Jakarta, Ekoin.co – Pemerintah pusat mengklaim progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Sumatera menunjukkan perbaikan signifikan. Namun, di balik optimisme tersebut, pemerintah mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus terus dikawal agar pemulihan tidak berhenti pada laporan administratif semata.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan ke arah yang lebih baik berkat kerja lintas kementerian dan lembaga.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga telah bekerja keras dan progresnya bagus di lapangan. Namun, ada beberapa hal yang perlu terus kita kawal. Kita berkomitmen membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Pratikno saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/1/2026).
Pratikno mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah membangun infrastruktur pengendali risiko bencana, termasuk pembangunan dam baru di wilayah yang sebelumnya belum memiliki perlindungan memadai.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk memutus siklus bencana berulang dan memperkuat ketahanan jangka panjang daerah rawan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satgas memaparkan kondisi terkini di wilayah terdampak. Ia mengungkapkan, bencana telah menyebabkan gangguan serius terhadap infrastruktur, layanan dasar, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Di Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota terdampak, lima daerah disebut telah mendekati kondisi normal secara menyeluruh. Layanan rumah sakit daerah, fasilitas pendidikan, serta akses jalan nasional kembali berfungsi, diikuti mulai pulihnya aktivitas ekonomi warga.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Dari 11 kabupaten/kota terdampak, seluruhnya diklaim telah mendekati kondisi normal. Namun di Aceh, pemulihan masih menghadapi tantangan lebih besar.
Tercatat delapan kabupaten/kota masih memerlukan perhatian khusus, sembilan daerah mendekati normal, dan hanya satu kabupaten/kota yang telah benar-benar pulih.
“Tugas kita bukan sekadar membangun kembali, tetapi memastikan bantuan tepat sasaran dan rekonstruksi berjalan cepat serta berkualitas,” kata Tito.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan rumah warga dan infrastruktur publik terus dilakukan, disertai penguatan kawasan rawan bencana melalui pembangunan infrastruktur pengaman. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan material lokal guna memperkuat kawasan strategis sekaligus menggerakkan ekonomi setempat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar.
Di tengah deretan laporan progres tersebut, publik kini menanti bukti nyata di lapangan: apakah pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan korban bencana, atau sekadar menjadi angka-angka optimistis dalam forum rapat. Pemerintah pun dituntut memastikan janji “lebih baik dan lebih tangguh” tidak berhenti sebagai jargon. ()
