Jakarta, Ekoin.co – Upaya percepatan dekarbonisasi sektor transportasi nasional terus diperkuat seiring target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia. Sub sektor transportasi ditargetkan berkontribusi sebesar 5 persen terhadap penurunan emisi GRK sektor energi nasional pada tahun 2030.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menyelenggarakan Town Hall Meeting: Dekarbonisasi Transportasi Indonesia di Jakarta, Senin (26/1).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menjaring masukan para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang tengah disusun oleh Kementerian Perhubungan.
Peta jalan tersebut dirancang menggunakan pendekatan teknokratik yang mencakup strategi pengurangan emisi terintegrasi di seluruh sub sektor transportasi, mulai dari transportasi darat, kereta api, laut, hingga udara. Saat ini, peta jalan untuk sub sektor darat dan kereta telah memasuki tahap finalisasi.
Selain itu, Kemenko Infra juga mendorong penguatan dekarbonisasi transportasi udara melalui pembentukan Tim Nasional Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).
Berbagai langkah percepatan implementasi dan pengembangan industri SAF nasional telah mulai dijalankan oleh masing-masing bidang kerja dalam tim nasional tersebut.
Melalui Town Hall Meeting ini, Kemenko Infra membuka ruang dialog dan konsultasi interaktif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta organisasi penelitian dan asosiasi.
Forum ini juga menjadi sarana diseminasi arah kebijakan transportasi berkelanjutan nasional sekaligus inisiasi proyek-proyek hijau sektor transportasi yang berpotensi memperoleh dukungan insentif fiskal, non-fiskal, dan pembiayaan hijau (green financing).
Menguatkan diseminasi tersebut, Town Hall Meeting tersebut turut mengundang perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Jajaran Pimpinan Kementerian Perhubungan, Kepenterian PPN/Bappenas, Kementeria Lingkungan Hidup, Kementerian Energid an Sumberdaya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bank Indonesia, Badan Pengelolan Investasi Daya Anagata Nusantara, dan sejumlah BUMN, BUMD, serta sektor swasta. (*)
