Jakarta, Ekoin.co – Komisi VIII DPR RI melayangkan kritik terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait belum adanya sertifikasi halal pada dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Isu ini mencuat dalam rapat kerja Komisi VIII bersama BPJPH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menilai pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut belum sepenuhnya diiringi kepastian standar halal, khususnya pada rantai pasok bahan pangan dan fasilitas pengolahan makanan.
Menurut Aprozi, hasil peninjauannya di daerah pemilihan menunjukkan sejumlah dapur MBG maupun rumah potong ayam yang menjadi pemasok belum memiliki sertifikat halal resmi.
Kondisi ini, kata dia, menimbulkan pertanyaan publik mengenai jaminan proses produksi pangan yang sesuai standar.
Ia menegaskan bahwa narasi pemerintah mengenai penguatan ekosistem halal perlu dibarengi implementasi konkret di lapangan.
Aprozi juga mempertanyakan kesiapan anggaran, mekanisme sertifikasi, hingga standar pemotongan hewan yang digunakan pemasok dapur MBG.
“Program sebesar ini harus memastikan seluruh rantai produksi memenuhi standar halal. Kepastian itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya dalam forum rapat.
Aprozi menyatakan akan mengirim surat resmi kepada BPJPH guna meminta penjelasan teknis terkait proses sertifikasi bagi mitra dapur MBG.
Ia mendorong BPJPH mempercepat pendampingan dan verifikasi agar seluruh fasilitas pengolahan makanan dalam program tersebut memenuhi regulasi.
Selain aspek administrasi, ia juga menyinggung pentingnya pengawasan mutu pangan menyusul laporan kasus gangguan kesehatan yang sempat ramai diberitakan.
Menurutnya, standar halal dan keamanan pangan harus berjalan beriringan.
Komisi VIII berharap BPJPH segera menyusun langkah konkret agar sertifikasi halal dapat diterapkan menyeluruh pada dapur MBG, mulai dari pemasok bahan baku hingga proses pengolahan, demi menjamin kualitas dan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
