Sinergi Fiskal Kemenkeu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta Ekoin.co – Sinergi Fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan hal tersebut dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Dalam forum tersebut, Juda Agung menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional tidak lahir dari angka semata, melainkan dari kebijakan yang mampu bergerak bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.

Menurut Juda Agung, aktivitas ekonomi nasional pada dasarnya bertumpu pada pergerakan ekonomi di daerah. Aktivitas tersebut mencakup pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan industri, sektor pertanian, hingga kegiatan ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia.

Karena itu, pemerintah menilai penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi di daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.

Sinergi Fiskal Perkuat Ekonomi Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Juda Agung juga menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Salah satu tantangan terbesar ialah ketergantungan daerah terhadap sektor komoditas primer dan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Selain itu, kualitas belanja daerah juga dinilai masih perlu diperkuat. Sebagian besar anggaran daerah hingga kini masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang sehingga ruang produktif untuk pembangunan ekonomi belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan melalui transfer ke daerah atau TKD, pembiayaan kreatif, serta penguatan pendapatan asli daerah atau PAD.

Hingga April 2026, realisasi transfer ke daerah telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari total pagu anggaran tahun berjalan. Dukungan fiskal tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di berbagai wilayah.

Selain transfer anggaran, pemerintah juga memperluas pembangunan daerah melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Skema tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

Sinergi Fiskal Dukung Infrastruktur Nasional

Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI telah mencapai Rp37 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan rumah sakit, jalan, jembatan, hingga kawasan pariwisata di berbagai daerah Indonesia.

Menurut Juda Agung, penguatan infrastruktur daerah memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat konektivitas antarwilayah.

Dalam sambutannya, Wamenkeu juga menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha agar penguatan ekonomi nasional berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata Wamenkeu.

Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dengan koordinasi kebijakan yang terintegrasi, daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, optimalisasi belanja daerah yang lebih produktif juga dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan memperluas dampak pembangunan terhadap masyarakat di berbagai sektor ekonomi.

Dukungan pembiayaan melalui transfer anggaran dan skema inovatif juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah dinilai penting agar pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat.

Dengan sinergi fiskal yang terus diperkuat, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu menjadi fondasi utama bagi terciptanya ekonomi nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.(*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v