JAKARTA, EKOIN.CO – Eks Sekretaris BUMN, Said Didu, menanggapi usulan tambahan anggaran dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp 63,7 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Melalui unggahan di akun X pribadinya, Said menyampaikan kritik tajam terhadap proses pengajuan dan penerimaan anggaran tersebut oleh Komisi III DPR.
Dalam cuitannya yang dikutip pada Selasa, 8 Juli 2025, Said Didu menulis, “Beginilah mereka ‘bekerjasama’,” merujuk pada koordinasi antara Polri dan DPR dalam pembahasan anggaran tambahan tersebut.
Anggaran Tambahan Polri Disorot
Usulan tambahan anggaran tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Kerja antara Polri dan Komisi III DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam rapat itu, Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, menyampaikan rincian kebutuhan anggaran Polri untuk tahun depan.
Wahyu menjelaskan bahwa sebelumnya Polri telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 173,4 triliun kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.
Namun, pemerintah hanya menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 109,6 triliun untuk Polri pada tahun anggaran 2026. Hal ini menyebabkan kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun dari total kebutuhan yang diajukan.
Menanggapi hal tersebut, Polri mengajukan kembali selisih kekurangan anggaran agar dapat dialokasikan dalam pagu atau alokasi anggaran tahun 2026. “Sehingga pada Tahun Anggaran 2026, Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan,” jelas Wahyu.
Menurut Wahyu, anggaran yang diajukan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja Polri di tahun tersebut, termasuk untuk peningkatan sarana dan prasarana serta operasional institusi.
Dukungan Komisi III DPR Terhadap Usulan
Komisi III DPR RI menerima usulan tambahan anggaran tersebut tanpa penolakan. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Komisi III mengenai detail evaluasi mereka terhadap usulan Polri, namun penerimaan usulan ini menjadi sorotan publik.
Said Didu memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kekhawatiran atas cara proses anggaran ini berjalan. Ia menyindir bahwa ada indikasi kesepakatan tak langsung antara Polri dan DPR dalam menyetujui tambahan anggaran yang dinilai signifikan itu.
Unggahan Said Didu itu menuai respons dari warganet yang turut mempertanyakan alasan tambahan anggaran sebesar itu di tengah keterbatasan fiskal negara. Komentar-komentar kritis juga memenuhi kolom tanggapan unggahan tersebut.
Di sisi lain, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polri atas sindiran dan kritik yang disampaikan oleh Said Didu. Pihak DPR pun belum memberikan klarifikasi terhadap proses penerimaan usulan anggaran tersebut.
Wahyu menegaskan bahwa pengajuan tambahan anggaran ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan nyata institusi dalam menjalankan tugas-tugasnya di tahun mendatang.
Ia menyatakan bahwa dana tambahan akan dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai aspek operasional, termasuk pengamanan, peningkatan kemampuan personel, dan pelayanan publik.
Rencana kerja Polri untuk 2026 mencakup pelaksanaan program-program strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penguatan sistem teknologi informasi kepolisian.
Usulan anggaran yang tinggi ini disebut Wahyu sebagai bagian dari upaya transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan profesional. Hal tersebut, menurutnya, memerlukan dukungan dana yang mencukupi.
Pemerintah sendiri belum memberikan pernyataan apakah usulan tambahan anggaran tersebut akan disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang akan dibahas lebih lanjut.
Situasi ini menjadi perhatian karena adanya ketimpangan antara usulan kebutuhan anggaran dan kemampuan fiskal negara sebagaimana tercermin dari pagu indikatif yang lebih rendah dari usulan.
Sejumlah pengamat anggaran dan lembaga sipil mulai menyoroti praktik penyusunan anggaran dan efektivitas alokasi anggaran yang menyentuh institusi penegak hukum.
Sementara itu, proses pembahasan lanjutan atas usulan anggaran Polri untuk tahun 2026 masih akan berlanjut dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN.
Dinamika antara usulan lembaga dan keputusan pemerintah pusat mengenai anggaran akan terus dipantau publik, terutama terkait prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Ke depan, diskursus mengenai anggaran Polri ini dapat mendorong pembahasan yang lebih luas tentang efisiensi dan efektivitas belanja negara dalam sektor keamanan.
Langkah evaluatif terhadap pengajuan dan penerimaan anggaran oleh institusi negara diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dan penggunaan anggaran secara tepat guna.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Sebagai masukan, penting bagi DPR untuk melakukan penelaahan menyeluruh terhadap setiap usulan anggaran dari institusi negara. Proses pengajuan dan penerimaan anggaran sebaiknya dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik. Dengan begitu, akuntabilitas institusi tetap terjaga dan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Polri perlu menyampaikan secara rinci dan terbuka peruntukan anggaran tambahan yang diajukan. Penjabaran yang jelas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap niat baik institusi dalam meningkatkan kinerjanya.
Pemerintah pun diharapkan dapat membuat perencanaan anggaran yang realistis dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal nasional. Kebutuhan institusi harus diprioritaskan sesuai urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi proses anggaran. Kritik dan tanggapan dari tokoh publik seperti Said Didu menunjukkan adanya perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan negara.
Transparansi dan partisipasi publik akan membantu menciptakan sistem anggaran yang lebih sehat. Dengan mekanisme ini, setiap rupiah dari APBN dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.(*)
