Francesca Albanese Disanksi, PBB Didorong Bertindak Untuk Tidak Diam

New York ,EKOIN.CO – Sanksi pemerintah Amerika Serikat terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, telah memicu seruan dari berbagai kalangan agar tindakan hukum segera diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) berdasarkan hak kekebalan diplomatik yang dimilikinya.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

AS menjatuhkan sanksi terhadap Albanese pada Rabu, 9 Juli 2025, karena tugasnya dalam memantau kebijakan Israel dan AS di wilayah Palestina yang diduduki. Keputusan ini menjadi preseden baru terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pelapor khusus PBB.

Menurut Konvensi PBB tahun 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan yang juga diratifikasi oleh AS, para pelapor PBB memiliki hak kekebalan penuh dari proses hukum agar mereka dapat menjalankan tugas secara independen tanpa intimidasi.

Namun, meskipun ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas AS tanpa persetujuan dari negara tersebut, negara-negara lain memiliki hak untuk mengusulkan pembahasan di Majelis Umum PBB agar permintaan pendapat hukum diajukan ke ICJ.

Desakan Internasional Lindungi Albanese

Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk Kontraterorisme dan HAM, mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB bisa mengajukan protes langsung ke AS dan mendesak pencabutan sanksi tersebut. Ia menyarankan agar Majelis Umum mengajukan pendapat penasihat ke ICJ untuk memperjelas legalitas tindakan AS.

Agnes Callamard dari Amnesty International menilai bahwa negara-negara anggota PBB, termasuk Uni Eropa dan negara asal Albanese, Italia, harus bersikap tegas untuk membela kebebasan kerja pelapor khusus. Ia juga mengingatkan bahwa PBB tidak boleh lepas tangan terhadap insiden ini.

Pada Kamis, 10 Juli, juru bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric menyampaikan kecaman terhadap sanksi tersebut. Ia menyebut tindakan itu tidak dapat diterima, namun belum merinci langkah yang akan diambil untuk melindungi Albanese secara hukum atau diplomatik.

Balakrishnan Rajagopal, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Perumahan, menyampaikan bahwa PBB memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin para pelapor bebas dari gangguan dan tetap dapat hadir dalam sidang Majelis Umum di New York.

Ia menambahkan bahwa lembaga internasional ini juga harus siap mempertahankan hak para pelapor di hadapan pengadilan internasional jika diperlukan, termasuk di ICJ.

Laporan Genosida dan Dampak Sanksi

Sanksi terhadap Francesca Albanese dijatuhkan tak lama setelah ia menerbitkan laporan pada 30 Juni 2025. Dalam dokumen tersebut, ia menuding lebih dari 60 perusahaan, termasuk raksasa teknologi dari AS, telah berkontribusi terhadap “ekonomi genosida” di wilayah pendudukan Israel.

Laporan itu menyerukan investigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan sistem peradilan nasional terhadap para eksekutif perusahaan yang disebut, serta penjatuhan sanksi dan pembekuan aset dari negara-negara anggota PBB.

Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut tindakan Albanese sebagai “perang ekonomi” terhadap AS dan berupaya mendorong ICC menindak entitas bisnis dan pemerintah AS serta Israel.

Sanksi itu menyebabkan pembekuan aset Albanese di wilayah hukum AS dan kemungkinan membatasi mobilitasnya ke negara tersebut. Ia juga berpotensi mengalami kesulitan dalam sistem perbankan Eropa karena dominasi sistem keuangan AS di kawasan itu.

Albanese, yang berkewarganegaraan Italia, mengungkapkan bahwa sanksi tersebut berdampak pada dirinya dan keluarganya. Ia menyatakan tekad untuk tetap melanjutkan pekerjaannya melawan dugaan genosida terhadap rakyat Palestina.

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan, “Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan. Kami akan terus melakukan apa yang kami lakukan untuk menentang genosida.”

Pelapor khusus seperti Francesca Albanese diangkat oleh Dewan HAM PBB untuk memantau dan memberikan saran terkait isu HAM. Karena sifat kritis dari pekerjaan ini, para pelapor sering menjadi target tekanan politik atau hukum dari negara-negara yang merasa dirugikan oleh laporan mereka.

Sebelumnya, beberapa pelapor seperti Callamard juga pernah menjadi sasaran pengusiran atau ancaman hukum, namun sanksi formal dari negara besar seperti AS terhadap pelapor aktif merupakan kejadian pertama yang tercatat.

Dalam waktu yang sama, ICJ sedang menangani kasus pelarangan operasional UNRWA oleh Israel sejak Oktober lalu. Kasus ini menuai kecaman global dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap piagam PBB tentang hak dan kekebalan lembaga internasional.

Situasi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara perlindungan mandat internasional dan tekanan politik dari negara-negara besar terhadap pelapor khusus PBB yang menjalankan tugasnya secara independen.

ICJ memang tidak memiliki wewenang mengadili negara tanpa persetujuan, tetapi pendapat hukumnya tetap memiliki bobot internasional dan kerap digunakan sebagai dasar kebijakan global.

Desakan agar PBB membawa kasus ini ke ranah hukum internasional mencerminkan keprihatinan akan upaya pembungkaman terhadap pemantauan pelanggaran HAM di wilayah konflik.

PBB kini berada dalam posisi sulit antara melindungi otoritas dan independensi para pelapor khususnya, atau membiarkan tindakan negara anggota besar mengintervensi tugas-tugas resmi yang bersifat hukum dan moral.

Keputusan akhir dari PBB dan tanggapan komunitas internasional terhadap kasus ini akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas sistem perlindungan hak asasi manusia dalam tatanan global.

Langkah-langkah lanjutan yang akan diambil oleh PBB masih dinanti publik internasional, termasuk kemungkinan membawa permasalahan ini ke ICJ atau mendorong negara-negara anggota lainnya untuk mengambil tindakan hukum independen.

PBB memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa mereka melindungi aparatnya sendiri dari upaya intimidasi, khususnya terhadap mereka yang bekerja dalam isu-isu sensitif seperti Palestina.

Sanksi terhadap Francesca Albanese menjadi momentum penting untuk menegaskan ulang komitmen dunia terhadap prinsip kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan mandat hak asasi manusia.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, penyelesaian kasus ini penting untuk menjamin bahwa suara-suara yang mengadvokasi keadilan tidak dibungkam oleh kekuasaan. PBB harus menunjukkan keberpihakan terhadap integritas hukum dan keberanian untuk mempertahankan lembaga-lembaganya sendiri.

Upaya pembekuan aset terhadap pelapor independen seperti Albanese dapat membuka pintu terhadap normalisasi tekanan politik terhadap pengawasan HAM. Ini perlu dicegah agar sistem internasional tetap memiliki legitimasi.

Solidaritas antarnegara anggota PBB, lembaga HAM internasional, dan publik global sangat diperlukan agar insiden ini tidak menjadi preseden buruk yang melemahkan mekanisme perlindungan HAM internasional.

Kejelasan posisi dan tindakan tegas dari PBB akan memperkuat sistem akuntabilitas global dan memberikan keyakinan kepada para pelapor bahwa mereka tidak dibiarkan sendirian ketika menghadapi risiko.

Dunia internasional diharapkan tidak diam. Mereka harus mengupayakan keadilan dan memastikan setiap pelapor khusus mendapat perlindungan maksimal saat melaksanakan mandatnya dengan penuh integritas.(*)