Jakarta, Ekoin.co – Aksi demonstrasi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali digelar di depan Gerbang Mandala Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025). Sebanyak 350 mahasiswa hadir dalam aksi bertajuk “#RakyatTagihJanji” yang semula dijadwalkan pukul 13.00 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 14.30 WIB akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Senayan sejak pukul 12.30 WIB.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v”
BEM SI Desak Keadilan untuk Affan dan Tuntut Reformasi
Bima Surya, menyampaikan bahwa demonstrasi kali ini diikuti ratusan orang dari berbagai kampus. “Demo hari ini akan diikuti oleh ratusan orang,” ujar Bima dalam keterangan di lokasi.
Dalam orasi yang disampaikan dari atas mobil komando, mahasiswa menegaskan tuntutan pembebasan seluruh peserta aksi yang ditahan usai kerusuhan pada 25 Agustus hingga 30 Agustus 2025. Mereka juga menyoroti kasus meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, yang disebut dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa pada 28 Agustus malam.
“Yang katanya melindungi rakyat Indonesia, menyelamatkan negara, tapi ternyata adalah pembunuh seorang ojol bernama Affan Kurniawan yang dilindungi oleh kekuasaan,” tegas salah satu koordinator orasi BEM UI di depan gerbang DPR.
Koordinator aksi juga menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya. Menurut mereka, Kapolri bertanggung jawab penuh atas tindakan bawahannya dalam kasus tersebut.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya mengatasnamakan kelompok mahasiswa, tetapi mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Hal ini mereka sampaikan berulang kali dalam orasi.
Meskipun hujan kembali turun pada pukul 15.28 WIB, massa aksi tetap bertahan di depan gerbang DPR dengan melakukan orasi bergantian. Kondisi tersebut menunjukkan tekad kuat mahasiswa dalam menyuarakan tuntutannya.
Daftar Tuntutan Aksi #RakyatTagihJanji di DPR
BEM SI membawa sejumlah tuntutan konkret dalam aksi kali ini. Mereka menolak kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR, serta menuntut pembatalan fasilitas baru termasuk pensiun seumur hidup. Selain itu, mahasiswa mendesak DPR mempublikasikan secara transparan seluruh anggaran, baik gaji, tunjangan, maupun fasilitas penunjang kinerja.
Badan Kehormatan DPR juga diminta segera memeriksa anggota dewan yang bermasalah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, kasusnya harus segera diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tuntutan lain adalah pembebasan seluruh demonstran yang masih ditahan usai aksi sebelumnya. Mahasiswa menekankan perlunya penghentian kekerasan oleh aparat serta pelaksanaan prosedur pengendalian massa sesuai aturan.
BEM SI menegaskan bahwa anggota dan komandan kepolisian yang melakukan kekerasan harus ditangkap serta diproses secara hukum secara terbuka. Mereka menilai hal tersebut penting agar tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lapangan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga menyerukan reformasi besar-besaran terhadap DPR. Salah satunya melalui audit independen yang hasilnya diumumkan ke publik. Selain itu, mereka meminta agar standar prasyarat calon anggota DPR diperketat, termasuk menolak mantan koruptor untuk kembali duduk di kursi legislatif.
Mahasiswa mendesak penghapusan perlakuan istimewa bagi anggota DPR, seperti pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, serta pembiayaan pajak dari APBN.
Selain itu, BEM SI menekankan perlunya reformasi partai politik. Mereka meminta partai politik segera mempublikasikan laporan keuangan pertama pada tahun ini. DPR juga didorong untuk memastikan fungsi oposisi berjalan sebagaimana mestinya.
Mahasiswa menyinggung isu perpajakan. Mereka menolak rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat. Sebagai gantinya, mereka menuntut adanya reformasi perpajakan yang lebih adil dan seimbang antara pusat serta daerah.
Tuntutan berikutnya adalah pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dalam masa sidang tahun ini. Mahasiswa menilai hal tersebut menjadi bukti keseriusan DPR dalam memberantas korupsi, termasuk dengan memperkuat independensi KPK dan mempertegas UU Tipikor.
Tak hanya DPR, kepolisian juga masuk dalam sorotan. BEM SI menuntut adanya revisi UU Kepolisian, termasuk desentralisasi fungsi kepolisian di bidang ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam waktu 12 bulan ke depan.
Sepanjang jalannya aksi, aparat kepolisian tetap melakukan penjagaan ketat di sekitar area Gedung DPR. Meski situasi sempat memanas, secara umum kondisi tetap terkendali hingga sore hari.
