Jakarta, Ekoin.co — Isyarat perombakan besar di tubuh perbankan milik negara kian menguat.
Pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah tegas dengan merombak seluruh jajaran direksi Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan ini digulirkan menyusul evaluasi mendalam terhadap kinerja bank pelat merah yang dinilai belum optimal dalam mendukung kepentingan ekonomi nasional.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap peran strategis perbankan BUMN.
Menurutnya, selama ini arah kebijakan penyaluran kredit dinilai belum sepenuhnya berpihak pada penguatan ekonomi rakyat dan usaha kecil.
Dalam pertemuan bersama anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bogor, Sabtu (31/1/2026), Sjafrie menyampaikan bahwa Presiden telah mengambil sikap tegas untuk melakukan penyegaran total di jajaran direksi Bank Himbara.
Langkah tersebut dimaksudkan agar bank milik negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjadi pilar kedaulatan ekonomi.
Sjafrie menilai, pola pembiayaan yang terlalu condong ke kelompok usaha besar berpotensi memperlebar ketimpangan dan mengabaikan peran pelaku usaha kecil serta menengah.
Padahal, sektor inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar.
Pemerintah, lanjut Sjafrie, tidak ingin lagi mempertahankan figur-figur yang terlalu lama berada di lingkaran birokrasi BUMN tanpa terobosan berarti.
Ke depan, proses seleksi direksi akan diarahkan pada sosok yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman lapangan, serta komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.
Menurutnya, regenerasi kepemimpinan menjadi kunci agar perbankan negara lebih adaptif, berani mengambil peran strategis, dan tidak mudah terjebak pada kepentingan sempit.
Presiden, kata Sjafrie, menginginkan jajaran direksi yang profesional, berintegritas, dan memiliki keberpihakan jelas pada pembangunan ekonomi nasional.
Perombakan ini diharapkan mampu memperkuat posisi bank-bank BUMN sebagai motor penggerak ekonomi, sekaligus memastikan kebijakan kredit lebih selaras dengan visi kemandirian dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang kian menantang.
