Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kenapa Rakyat Pilih Downgrade demi Bertahan Hidup?

Ekoin.co – Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sorotan publik kini mengarah pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana kondisi ekonomi rakyat di lapangan sesungguhnya? Di balik berbagai klaim capaian makroekonomi yang kerap disampaikan pemerintah, realitas yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah justru menunjukkan pola yang berbeda, yakni strategi bertahan hidup yang semakin ekstrem.

Istilah downgrade belakangan ramai digunakan untuk menggambarkan fenomena masyarakat yang terpaksa menurunkan standar hidup mereka secara signifikan. Jika sebelumnya strategi umum yang dipakai adalah makan tabungan atau makan utang demi menutup kebutuhan sehari-hari, kini banyak rumah tangga yang sudah kehabisan dua opsi tersebut dan terpaksa benar-benar memangkas standar konsumsi mereka ke level paling dasar.

Dari Makan Tabungan ke Makan Utang, Kini Downgrade

Pola makan tabungan menggambarkan kondisi di mana rumah tangga menutup kebutuhan bulanan dengan mencairkan simpanan yang seharusnya menjadi dana darurat jangka panjang. Ketika tabungan menipis, banyak yang beralih ke skema pinjaman, baik dari lembaga keuangan formal maupun pinjaman daring (pinjol), untuk sekadar menyambung hidup sehari-hari.

Namun kini, kedua strategi tersebut dinilai sudah mencapai titik jenuh. Tabungan masyarakat kelas menengah dilaporkan terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir, sementara beban utang konsumtif justru semakin menumpuk dan menjadi bom waktu baru bagi stabilitas keuangan rumah tangga. Alhasil, downgrade gaya hidup, mulai dari mengganti merek kebutuhan pokok ke yang lebih murah, mengurangi frekuensi makan di luar, hingga menunda pembelian barang tahan lama, menjadi pilihan realistis yang tersisa.

Data Makro vs Realita Mikro

Pemerintah kerap menonjolkan sejumlah indikator makroekonomi positif, termasuk inisiatif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang baru-baru ini menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo terkait penguatan ekonomi, mulai dari digitalisasi perlindungan sosial hingga penguatan ketahanan pangan nasional. Reformasi pasar modal pascakontroversi klasifikasi MSCI juga terus didorong sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi domestik.

Namun bagi masyarakat di lapisan bawah, dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut belum dirasakan secara langsung. Kesenjangan antara data makro yang relatif stabil dengan kondisi mikro rumah tangga yang justru memburuk menjadi kritik utama yang terus disuarakan oleh ekonom maupun organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Posisi Gibran: Dianggap Sekadar Pemanis?

Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang oleh sejumlah pakar politik dinilai lebih banyak berperan simbolis ketimbang substantif dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Mulai dari program Lapor Mas Wapres hingga sejumlah kegiatan seremonial seperti menghadiri acara memancing gratis, citra Gibran dinilai belum menunjukkan keterlibatan mendalam dalam perumusan kebijakan ekonomi strategis.

Citra politik Gibran bahkan sempat terguncang usai putusan Mahkamah Konstitusi yang secara implisit menyinggung status pendidikannya. Sejumlah analis politik menilai kombinasi antara minimnya keterlibatan substantif dalam kebijakan dan kontroversi tersebut membuat posisi Gibran di mata publik semakin dipertanyakan, meski secara struktural ia tetap menjabat sebagai orang nomor dua di pemerintahan.

Kebebasan Berekspresi yang Ikut Disorot

Selain isu ekonomi, catatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti kondisi kebebasan berekspresi di ruang digital yang dinilai oleh sejumlah pihak justru memburuk. Praktik pemblokiran konten, ancaman terhadap warganet yang kritis, hingga kriminalisasi disebut masih mewarnai lanskap digital Indonesia dalam dua tahun terakhir, menambah daftar kritik di luar persoalan ekonomi semata.

Survei Kinerja: Beragam dan Membingungkan Publik

Hasil survei kinerja Presiden Prabowo dari berbagai lembaga menunjukkan angka yang berbeda-beda, memunculkan pertanyaan di kalangan publik mengenai metodologi dan independensi masing-masing lembaga survei. Perbedaan hasil ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gambaran objektif mengenai bagaimana kinerja pemerintahan sesungguhnya dinilai oleh publik secara luas.

Apa yang Dibutuhkan Rakyat ke Depan?

Ekonom menilai pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, bukan sekadar menjaga indikator makro agar terlihat baik di mata investor. Penguatan jaring pengaman sosial, pengendalian inflasi bahan pokok, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas dinilai sebagai kunci utama untuk membalikkan tren downgrade yang kini melanda banyak rumah tangga Indonesia.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan terbesar bagi Prabowo-Gibran bukan lagi sekadar menjaga stabilitas makroekonomi, melainkan memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah, yang selama dua tahun terakhir justru harus berjuang lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup mereka.

Perbandingan dengan Awal Periode Pemerintahan

Jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi di awal periode pemerintahan Prabowo-Gibran dua tahun lalu, sejumlah indikator daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah justru menunjukkan tren stagnan hingga menurun, meski beberapa sektor seperti pasar modal dan investasi infrastruktur mencatatkan pertumbuhan yang relatif positif dalam periode yang sama.

Kesenjangan pertumbuhan antar sektor ini menjadi sorotan utama para ekonom, yang menilai pertumbuhan di sektor-sektor besar seperti pasar modal dan investasi korporasi belum cukup efektif menetes ke lapisan masyarakat bawah melalui penciptaan lapangan kerja maupun kenaikan upah riil yang signifikan.

Suara dari Lapangan: Pedagang dan Pekerja Informal

Sejumlah pedagang pasar tradisional dan pekerja sektor informal yang diwawancarai berbagai media menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan pokok dalam dua tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan mereka. Banyak yang mengaku terpaksa mengurangi margin keuntungan demi menjaga harga jual tetap kompetitif di tengah daya beli konsumen yang kian menurun, sebuah siklus yang pada akhirnya ikut menekan pendapatan pelaku usaha kecil secara keseluruhan.

Harapan Masyarakat untuk Tahun Ketiga

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, masyarakat berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, tidak hanya mengandalkan narasi capaian makroekonomi semata. Survei informal dari berbagai kalangan menunjukkan harapan besar terhadap program-program yang secara langsung menyentuh daya beli, seperti subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran, insentif bagi usaha mikro kecil menengah, serta penciptaan lapangan kerja formal yang lebih masif di sektor manufaktur dan jasa.

Lembaga-lembaga think tank ekonomi menyarankan pemerintah untuk membuka dialog lebih intensif dengan perwakilan masyarakat kelas bawah guna merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil, bukan hanya berdasarkan asumsi birokrasi di tingkat pusat semata.

Para akademisi menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan dalam dua tahun mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan menerjemahkan rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional menjadi kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh rumah tangga berpendapatan rendah, bukan sekadar menjadi dokumen strategis yang berhenti di meja pembahasan tingkat tinggi.

Organisasi buruh dan serikat pekerja turut menyoroti perlunya kenaikan upah minimum yang lebih realistis mengikuti laju inflasi riil di lapangan, sebuah langkah yang mereka nilai jauh lebih mendesak dibanding sekadar menunggu dampak tetesan dari pertumbuhan ekonomi makro yang selama ini belum terasa signifikan bagi kelompok pekerja berpendapatan rendah.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v