Polri Ungkap Sosok Brigjen TK dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Ekoin.co – Polri mengungkap identitas sosok berinisial TK yang sebelumnya disebut oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal yang kini tengah menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran profesi.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa TK sedang diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. “Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” ujar Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Rangkaian Peran dalam Dugaan Penyadapan

Nama TK pertama kali disebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan rangkaian dugaan peran sejumlah pihak dalam kasus tersebut, termasuk tersangka berinisial AS yang disebut menjabat sebagai Plt Kabag Mon pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai plt kabag mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri dalam rapat tersebut.

KPK Juga Jadi Sasaran Dugaan Penyadapan

Terungkap pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu lembaga yang disebut masuk daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal tersebut, yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Menanggapi hal ini, KPK menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan pengungkapan perkara secara menyeluruh kepada penyidik kepolisian.

“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi,” kata juru bicara KPK, Budi, kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Proses Hukum Masih Berlanjut

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini telah menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri dan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir. Polri menegaskan proses pemeriksaan internal maupun penyidikan pidana akan terus berjalan secara transparan guna mengungkap peran setiap pihak yang terlibat secara menyeluruh.

Publik maupun lembaga penegak hukum lainnya diperkirakan akan terus mencermati perkembangan kasus ini, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian serta implikasi hukum bagi para pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur resmi tersebut.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v