Eks Direktur Penindakan Bea Cukai Divonis 9 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp78,81 Miliar Kasus Impor Barang Tiruan

Ekoin.co – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 6 hingga 9 tahun penjara kepada tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam kasus dugaan korupsi impor barang tiruan periode 2025-2026. Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (12/11/2026).

Terdakwa Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, divonis 9 tahun penjara, sementara dua anak buahnya, Sisprian dan Orlando, masing-masing dijatuhi hukuman 7 tahun dan 6 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 11 tahun 6 bulan untuk Rizal, 10 tahun untuk Sisprian, dan 7 tahun 6 bulan untuk Orlando.

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi Ratusan Miliar Rupiah

Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan kesatu dan kedua. Ketiganya dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan fakta persidangan, ketiga eks pejabat Bea Cukai tersebut didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp78,81 miliar terkait pengawasan importasi barang tiruan selama periode 2025 hingga 2026. Selain pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan masing-masing terdakwa membayar denda Rp1 miliar, dengan ancaman pidana penjara pengganti selama 190 hari apabila denda tidak dibayarkan.

Bagian dari Rangkaian Pengusutan Korupsi di Instansi Negara

Vonis ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang menyeret pejabat instansi pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mendalami sejumlah perkara besar, termasuk kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai dugaan pemerasan mencapai Rp168,92 miliar, serta kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kejaksaan Agung turut aktif mengusut kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam, termasuk tata kelola nikel dan migas, yang hingga kini masih dalam proses pemeriksaan saksi secara berkelanjutan.

Diharapkan Jadi Efek Jera bagi Pejabat Kepabeanan

Pengamat hukum menilai putusan terhadap para eks pejabat Bea Cukai ini penting untuk memperkuat pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengingat sektor kepabeanan rawan praktik suap dalam proses importasi barang. Kejaksaan dan KPK diharapkan terus memperkuat koordinasi pengawasan untuk mencegah praktik serupa terulang di instansi-instansi strategis lainnya.

Pihak terdakwa maupun kuasa hukumnya masih memiliki waktu untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut, sementara jaksa penuntut umum juga dapat mempertimbangkan langkah hukum lanjutan mengingat vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan awal.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v