Kementerian Kominfo Luncurkan Pusat Data Nasional Tahap II, Perkuat Kapasitas Komputasi AI Pemerintah

JAKARTA, Ekoin.co — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi meluncurkan Pusat Data Nasional (PDN) Tahap II yang dirancang untuk memperkuat kapasitas komputasi kecerdasan buatan (AI) bagi layanan pemerintahan. Fasilitas baru ini dibangun dengan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data yang jauh lebih besar dibandingkan tahap pertama, serta dilengkapi unit pemroses grafis (GPU) generasi terbaru untuk mendukung pengembangan model AI nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa PDN Tahap II merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai kedaulatan digital, mengingat selama ini banyak data dan beban komputasi pemerintah masih bergantung pada penyedia layanan cloud milik perusahaan asing. Dengan fasilitas baru ini, pemerintah menargetkan migrasi sejumlah layanan publik strategis secara bertahap mulai awal 2027.

Dukung Ekosistem AI Nasional

Selain untuk kebutuhan pemerintahan, kapasitas komputasi tambahan ini juga akan dibuka untuk mendukung riset dan pengembangan startup AI dalam negeri melalui skema kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah meningkatkan jumlah pengguna AI aktif di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 162 juta pada akhir 2026.

Komdigi menyebut investasi pembangunan PDN Tahap II mencapai triliunan rupiah yang bersumber dari kombinasi APBN dan kerja sama dengan mitra strategis di sektor teknologi. Proyek ini juga diklaim menyerap ribuan tenaga kerja terampil di bidang infrastruktur digital selama masa konstruksi dan operasional.

Standar Keamanan dan Perlindungan Data

Dari sisi keamanan, PDN Tahap II akan menerapkan standar keamanan siber berlapis mengikuti rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengingat maraknya ancaman serangan siber terhadap infrastruktur data nasional dalam beberapa tahun terakhir. Fasilitas ini juga akan tersertifikasi sesuai standar internasional pusat data tingkat tinggi untuk memastikan keandalan dan ketahanan operasional.

Pengamat teknologi informasi menilai langkah ini positif namun menekankan pentingnya transparansi tata kelola data yang disimpan, mengingat sensitivitas data pemerintahan dan masyarakat yang akan dikelola dalam fasilitas tersebut. Ia juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat regulasi pelindungan data pribadi agar sejalan dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Dampak bagi Industri Digital

Pelaku industri teknologi menyambut baik langkah ini karena dinilai dapat menekan biaya komputasi AI bagi perusahaan rintisan dalam negeri yang sebelumnya harus menyewa layanan cloud dari luar negeri dengan biaya tinggi. Ke depan, pemerintah berencana memperluas kapasitas PDN ke beberapa wilayah di luar Jawa guna mendukung pemerataan infrastruktur digital nasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v