Prabowo Soroti Inflasi 3,3 Persen Akibat Harga Pangan, Minta Jajaran Kaji Penghematan BBM dan Listrik

Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kenaikan harga pangan yang turut mendorong laju inflasi nasional dalam rapat terbatas (ratas) bidang ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendapat laporan bahwa tingkat inflasi Indonesia saat ini berada di angka 3,3 persen, lebih tinggi dari asumsi outlook Laporan Semester (Lapsem) sebesar 2,7 persen dan jauh di atas target APBN 2026 yang dipatok 2,5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi langsung ratas tersebut, menjelaskan bahwa komponen yang paling disorot adalah kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food. Kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai, disebut menjadi pendorong utama tekanan inflasi belakangan ini.

Petani Diberi Kesempatan Nikmati Hasil Panen

Menariknya, Presiden tidak langsung memerintahkan intervensi harga secara agresif. Airlangga menjelaskan bahwa Prabowo justru meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan pengendalian harga terhadap pendapatan petani, yang selama ini menikmati margin lebih baik dari kenaikan harga hasil panen mereka.

“Namun volatile food itu karena ini merupakan pendapatan daripada petani, tentunya petani kita berikan kesempatan untuk menikmati hasil, terutama ini disebabkan oleh cabai dan yang lain,” kata Airlangga seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Ia menambahkan bahwa arahan Presiden adalah menjaga agar fluktuasi harga pangan tetap berada dalam rentang yang terkendali, tanpa menghilangkan kesempatan petani untuk mendapatkan nilai ekonomi dari hasil produksinya. “Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, ini masih dalam range, kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai itu,” ujarnya.

Penghematan BBM dan Listrik Jadi Perhatian Baru

Di tengah tekanan inflasi tersebut, Prabowo juga meminta jajarannya mengkaji langkah-langkah penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Permintaan ini muncul di tengah kondisi fiskal yang masih ketat, dengan defisit APBN yang telah menembus Rp379,3 triliun hingga Oktober 2026.

Langkah penghematan energi dipandang sebagai salah satu opsi untuk menjaga ruang fiskal pemerintah tanpa harus menambah beban subsidi yang signifikan, sekaligus menekan impor energi yang turut memengaruhi defisit transaksi berjalan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Fundamental Ekonomi Tetap Tumbuh

Di sisi lain, Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia secara umum masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026 tercatat sebesar 5,47 persen, melampaui asumsi APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen meski sedikit di bawah outlook Lapsem 5,6 persen.

Posisi cadangan devisa Indonesia juga disebut masih relatif aman, berada di kisaran USD146 miliar atau setara kemampuan membiayai 5,3 bulan impor. Kondisi ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk tetap fokus menstabilkan rupiah di tengah tekanan eksternal dari potensi kenaikan suku bunga The Fed.

Proyeksi ke Depan

Dengan inflasi yang masih berada dalam kisaran target meski di sisi atas, pemerintah diperkirakan akan tetap mengandalkan kombinasi kebijakan fiskal selektif dan intervensi pasar terbatas untuk menjaga harga pangan, tanpa mengorbankan insentif produksi bagi petani. Langkah penghematan energi, jika direalisasikan, berpotensi memberi ruang fiskal tambahan menjelang penyusunan kebijakan ekonomi 2027, sekaligus menjadi sinyal kehati-hatian pemerintah di tengah dinamika politik domestik dan ketidakpastian global.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v