Starlink Perluas Layanan Internet ke 50 Kabupaten Tertinggal, Kominfo Klaim Biaya Internet Turun 30 Persen

JAKARTA, Ekoin.co — Layanan internet satelit Starlink milik SpaceX resmi memperluas jangkauannya ke 50 kabupaten tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia pada November 2026, menyusul kerja sama lanjutan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Perluasan ini diklaim mampu menekan biaya akses internet di wilayah tersebut hingga 30 persen dibandingkan sebelumnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika dalam konferensi pers di Jakarta menyampaikan bahwa perluasan layanan Starlink menyasar wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan akses internet kabel optik maupun jaringan seluler stabil, seperti sebagian wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan kepulauan terluar di Maluku.

Skema Subsidi dan Kemitraan Lokal

Pemerintah menerapkan skema subsidi parsial bagi sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah desa di wilayah 3T untuk mengakses layanan Starlink dengan biaya terjangkau, sementara masyarakat umum tetap dapat berlangganan dengan tarif komersial yang disesuaikan. Kominfo juga menggandeng penyedia jasa internet lokal sebagai mitra distribusi perangkat terminal Starlink di daerah-daerah tersebut.

Menurut data Kominfo, sebelum kehadiran Starlink, biaya akses internet di sejumlah wilayah 3T bisa mencapai lebih dari Rp1 juta per bulan untuk kecepatan terbatas melalui VSAT konvensional. Dengan skema baru ini, biaya diklaim dapat ditekan menjadi sekitar Rp700 ribu per bulan dengan kecepatan dan stabilitas yang jauh lebih baik.

Tantangan Regulasi dan Persaingan Usaha

Meski diklaim membawa manfaat signifikan bagi pemerataan akses digital, kehadiran Starlink juga memunculkan kekhawatiran dari penyedia jasa internet lokal terkait persaingan usaha yang tidak seimbang. Asosiasi penyedia jasa internet nasional meminta pemerintah memastikan Starlink tetap tunduk pada regulasi perizinan dan kewajiban kerja sama dengan operator lokal sesuai Peraturan Menteri Kominfo.

Pemerintah menegaskan Starlink tetap diwajibkan membangun kantor perwakilan resmi di Indonesia serta memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban penggunaan konten lokal sesuai aturan yang berlaku, untuk menjaga kesetaraan persaingan dengan pemain telekomunikasi domestik.

Dorongan bagi Ekonomi Digital Daerah

Perluasan akses internet ini diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di wilayah 3T, termasuk memudahkan pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk secara daring dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan berbasis digital di wilayah yang sebelumnya minim akses internet.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v