Hasto Tegaskan Sikap Tegas PDIP soal Kader Berseberangan, Singgung Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby

JAKARTA, Ekoin.co — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut dirinya merasa berat harus berseberangan dengan partai yang membesarkannya saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hasto menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak awal telah menetapkan sikap tegas terhadap kader yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai.

“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari partai,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).

Menyinggung Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

Hasto turut menyinggung sanksi pemecatan yang telah dijatuhkan PDIP terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Ketiganya dipecat dari keanggotaan partai karena dinilai melanggar disiplin organisasi dan garis ideologi partai berlambang banteng tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah Gibran mengaku merasa berat karena harus mengecewakan PDIP, partai yang menurutnya telah membimbing dan membesarkan karier politiknya sejak awal. Dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026) malam, Gibran juga mengakui harus menghadapi konsekuensi politik akibat mengambil posisi yang berseberangan dengan partainya sendiri.

Dinamika Politik Jelang Pengisian Kursi Wapres

Pernyataan Hasto ini muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran yang kini sedang berjalan di tingkat MPR. Anggota DPR Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, sebelumnya menyebut calon wapres pengganti Gibran tidak harus berasal dari partai koalisi pemerintah, dan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan dua nama yang akan diajukan ke MPR.

Menurut konstitusi, mekanisme pengisian jabatan wapres telah diatur secara jelas: wapres pengganti harus dipilih paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan. Sidang paripurna MPR untuk proses ini ditargetkan berlangsung pada 2 Desember 2026, dengan beberapa nama seperti Puan Maharani dan Pramono Anung yang mulai masuk bursa pembahasan internal partai-partai koalisi.

Dampak Politik ke Depan

Dinamika ini menunjukkan bahwa ketegangan antara PDIP dan lingkaran Presiden Prabowo terkait isu pengganti Gibran masih akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan mendatang. Sikap tegas PDIP terhadap kadernya yang dianggap berseberangan juga diproyeksikan akan memengaruhi konstelasi politik menjelang penentuan nama resmi cawapres pengganti, yang kini menjadi perhatian utama pengamat politik nasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v