Gerindra Ancam Pecat Bupati Kupang Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan, Polda NTT Selidiki Laporan Korban

JAKARTA, Ekoin.co — Partai Gerindra menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya yang menjabat sebagai Bupati Kupang, berinisial YL, apabila terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Sanksi yang disiapkan partai berupa pemecatan dari keanggotaan partai sekaligus mendorong pemberhentian dari jabatan kepala daerah yang saat ini diembannya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan partainya tidak akan memberikan perlindungan kepada kader yang terbukti melakukan tindak pidana serius tersebut. “Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Proses Hukum Diminta Berjalan Objektif

Habiburokhman, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI, meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menangani laporan dugaan pemerkosaan tersebut secara objektif dan transparan. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun, termasuk kepada kadernya sendiri yang kini menjabat sebagai kepala daerah.

Sebelumnya, Polda NTT telah mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang YL. Laporan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berusia 21 tahun pada Kamis (12/11/2026) lalu.

Kronologi Laporan ke Polda NTT

Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, menyampaikan bahwa laporan tersebut telah tercatat secara resmi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Berdasarkan laporan korban, dugaan peristiwa pemerkosaan terjadi sehari sebelum laporan dibuat, yakni pada Rabu (11/11/2026), di salah satu kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang relevan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut sebelum menetapkan status hukum terhadap terlapor.

Dampak Politik bagi Gerindra

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Partai Gerindra dalam menegakkan disiplin internal terhadap kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah. Sikap tegas yang ditunjukkan pimpinan partai diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai politik lain dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan kadernya, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban yang melapor.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v