Tujuh Parpol Senayan Kompak Tak Usulkan Cawapres, Prabowo Cari Pengganti Gibran Usai Lawatan Luar Negeri

JAKARTA, Ekoin.co — Tujuh partai politik penghuni Gedung DPR RI di Senayan menyatakan kompak tidak mengusulkan kandidat untuk dijadikan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketujuh partai tersebut yakni PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kini masih berada dalam rangkaian lawatan luar negeri ke Filipina dan China.

Semua Nama Diserahkan ke Prabowo

Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan partainya tidak memiliki ambisi mengajukan kandidat calon wapres kepada Prabowo. Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai pertemuan dengan ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.

“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk ya mendiskusikan di internal siapa kira-kira ya usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan kalau dari kader PAN enggak ada. Sudah itu saja,” jelas Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Waktu Satu Minggu untuk Usulan Internal

Pada pertemuan Jumat lalu, Prabowo memberi waktu kepada setiap partai koalisi untuk mengusulkan nama cawapres dalam tempo satu minggu. Meski demikian, hampir seluruh partai besar di parlemen menyatakan keputusan akhir tetap berada di tangan presiden, mencerminkan dinamika politik yang relatif terkendali pascapengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden pada Kamis (12/11/2026).

Di tingkat daerah, sejumlah kader Partai Gerindra mulai menyuarakan dukungan terhadap figur tertentu. Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, misalnya, secara terbuka mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi kursi RI 2. “Kami mendengar aspirasi dari kader-kader kami di Gerindra Sumsel. Suara-suara dari bawah menginginkan Bapak Sufmi Dasco,” kata Desi, Minggu (15/11/2026).

MPR Bentuk Tim Verifikasi

Di sisi kelembagaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah membentuk tim verifikasi beranggotakan sekitar 36 orang atau lima persen dari seluruh anggota MPR untuk memeriksa dokumen dan persyaratan calon wapres yang nantinya diajukan Prabowo. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan tim tersebut akan memastikan tujuh syarat utama terpenuhi, mulai dari dokumen pendidikan, usia minimal, kewarganegaraan, hingga catatan hukum calon, sesuai Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wapres, meski lembaga tersebut menargetkan proses selesai lebih cepat agar kekosongan jabatan tidak berlangsung terlalu lama.

Prabowo Fokuskan Pencarian Usai Lawatan

Presiden Prabowo sendiri menegaskan proses pencarian pengganti Gibran baru akan dimulai serius setelah ia menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan ke KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, dan KTT APEC di Shenzhen, China. “Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ kembali harus mencari pengganti Wakil Presiden,” kata Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia menambahkan dengan nada berseloroh bahwa dirinya perlu petunjuk matang sebelum memutuskan nama final.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai proses verifikasi yang ketat penting dilakukan agar calon wapres terpilih benar-benar memenuhi syarat konstitusional dan bebas dari catatan hukum maupun korupsi, mengingat posisi strategis jabatan tersebut dalam struktur pemerintahan ke depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v