KPK Dalami Dugaan Aliran Uang PT Djarum ke Oknum Bea Cukai, Potensi Rugikan Negara Triliunan Rupiah

JAKARTA, Ekoin.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan tarif cukai yang melibatkan PT Djarum dan sejumlah perusahaan afiliasinya. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik telah memeriksa dua aparatur sipil negara Bea Cukai berinisial SA dan AZR pada Kamis (12/11/2026) untuk mendalami pengetahuan mereka terkait proses pemeriksaan terhadap PT Djarum dan perusahaan-perusahaan terkait. “Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Fokus Penyidikan: Standar Tarif dan Aliran Uang

KPK kini tidak hanya menelusuri aspek administrasi kepabeanan, tetapi juga standar tarif cukai yang semestinya dikenakan kepada PT Djarum dan perusahaan afiliasinya. Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola cukai yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah oknum di lingkungan Bea Cukai. “Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut,” ujar Budi.

Rangkaian Penggeledahan di Jawa Tengah

Kasus ini telah melalui serangkaian proses penggeledahan di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Pada 28-29 Oktober 2026, penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum, yang kemudian diperluas ke enam perusahaan terafiliasi. Sehari berselang, penyidik juga mendatangi Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti tambahan.

Sejak Juli 2026, KPK telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) dalam pengembangan perkara ini, dengan sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2026.

Status PT Djarum dan Implikasi Hukum

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan PT Djarum sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penelusuran terhadap perusahaan dan afiliasinya merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas potensi kerugian keuangan negara.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya potensi kerugian negara serta keterlibatan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Publik menanti langkah lanjutan KPK dalam mengungkap mekanisme penetapan tarif cukai, pihak-pihak yang diduga menikmati aliran uang, serta peran masing-masing perusahaan afiliasi dalam perkara ini.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v