Polkum

ilustrasi KUHP Baru 2026

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Mulai 2 Januari 2026, Tuai Kritik dari Sejumlah Pihak

Hukum
ilustrasi KUHP Baru 2026 Gantikan Warisan Belanda, Soroti Seks Luar Nikah hingga Kritik Presiden

KUHP Baru 2026 Gantikan Warisan Belanda, Soroti Seks Luar Nikah hingga Kritik Presiden

Hukum

KUHAP Baru Berlaku 2 Januari, Setelah Ditandatangani Presiden

Hukum
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah

Sepanjang 2025, Jampidsus Kejagung Berhasil Selamatkan Keuangan Negara hingga Rp 24 Triliun

Hukum
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto

Revolusi Hukum 2026: Mulai Besok, Pelaku Kriminal Tak Lagi Harus Masuk Penjara

Hukum
Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).

DPR Dorong Percepatan Huntap Korban Bencana: Manfaatkan Lahan Negara Hingga Diskresi Kayu Banjir

Politik
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, saat memberikan keterangan pers terkait pengajuan pencekalan terhadap enam orang saksi kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, Selasa (30/12/2025).

Buntut Kasus Bibit Nanas Rp60 M, Mantan Pj Gubernur Sulsel Kini Dicekal Kejaksaan

Hukum
Kayu gelondongan terseret arus banjir bandang di wilayah Sumatera, memicu penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan praktik ilegal logging.(Foto: Ist)

Bareskrim Periksa 18 Saksi Dugaan Ilegal Logging Terkait Banjir Bandang di Sumatera dan Aceh

Hukum
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD

Mahfud MD: Kritik ke Polri Banyak karena Polisi Rakyat Mulai Langka

Politik
Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang, Banten.

Ini Alasan KPK Tidak Tetapkan Kajari Bekasi Eddy Sumarman Sebagai Tersangka

Hukum
Negara berhasil merebut kembali ratusan ribu hektare kawasan hutan yang selama ini dikuasai swasta dan menyelamatkan Rp6,6 triliun kerugian keuangan negara. (Foto: Yudi, ekoin.co)

Satgas PKH Tindak 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang, Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp 6,6 triliun kepada negara. 

Prabowo Saksikan Penyerahan Rp 4,2 Triliun dari Rampasan Korupsi, Rp 2,4 Triliun yang Diselamatkan Satgas PKH

Hukum
Uang rampasan negara senilai Rp6,62 triliun dipamerkan di Kejaksaan Agung sebelum diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk dikembalikan ke kas negara.

Hutan Digarap, Negara Dirugikan: Rp6,62 Triliun Akhirnya Disita

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara dugaan korupsi izin pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Kinerja KPK Sepanjang 2025 Dinilai Menurun, Kalah Jauh dari Kejagung Jika Dibandingkan

Hukum

Ini Alasan Kejagung Serahkan Jaksa Kasi Datun Kejari HSU ke KPK, Upaya Bersih-bersih Internal

Hukum
Sudah ditampilkan semua
Verified by MonsterInsights