Kejahatan Siber Rugikan Warga Indonesia Rp 9,1 Triliun

Jakarta, Ekoin.co – Penipuan Online di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total kerugian masyarakat akibat berbagai aksi penipuan digital telah mencapai Rp 9,1 triliun berdasarkan data Indonesia Anti Scam Center (IASC) hingga 14 Januari 2026.

Data tersebut menunjukkan besarnya dampak kejahatan siber yang kini menyasar berbagai lapisan masyarakat. Hingga periode tersebut, IASC menerima sebanyak 432.637 laporan yang berkaitan dengan dugaan penipuan melalui platform digital dan berbagai kanal transaksi elektronik.

Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah cepat untuk menekan dampak kerugian yang dialami masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan.

“Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar,” ujar wanita yang akrab disapa Kiki tersebut.

Berdasarkan sebaran wilayah, Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah laporan terbanyak. Tercatat lebih dari 303.000 laporan berasal dari wilayah tersebut. Setelah itu, Sumatera menjadi kawasan dengan jumlah korban terbanyak berikutnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan digital masih menjadi ancaman serius di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan dan transaksi berbasis internet. Selain itu, perkembangan teknologi juga dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan berbagai modus penipuan.

Modus Penipuan Digital Kian Beragam

OJK mencatat penipuan transaksi belanja online menjadi modus yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Terdapat sekitar 73.000 laporan yang berkaitan dengan transaksi jual beli daring yang berujung pada kerugian korban.

Selain itu, pelaku juga menggunakan berbagai cara lain untuk menjerat korban. Modus yang sering ditemukan meliputi panggilan palsu atau phone scam, investasi bodong, lowongan kerja palsu, hingga penawaran hadiah gratis yang ternyata merupakan jebakan untuk memperoleh dana maupun data pribadi korban.

Beragamnya modus yang digunakan menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi dengan perkembangan teknologi dan pola aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kewaspadaan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Di sisi lain, tingginya jumlah laporan yang diterima setiap hari menjadi tantangan tersendiri bagi OJK dan berbagai lembaga terkait dalam melakukan penanganan secara cepat dan efektif.

OJK Hadapi Lonjakan Laporan Setiap Hari

Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi jumlah laporan penipuan digital yang jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain yang juga menjalin kerja sama dengan OJK dalam penanganan kejahatan siber.

“Yang kita juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan negara-negara lain itu jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Mungkin per hari 150 laporan, 300, 400, tapi di Indonesia bisa sampai seribu laporan per hari,” beber Kiki.

Menurut OJK, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan penipuan yang masuk setiap hari. Jumlah tersebut mencapai tiga hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan laporan harian yang diterima sejumlah negara lain.

Tingginya angka pengaduan semakin diperberat oleh lambatnya pelaporan dari korban. OJK mencatat sekitar 80 persen korban baru melaporkan kejadian setelah lebih dari 12 jam sejak transaksi terjadi.

Padahal, pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk memindahkan dan menguras dana dari rekening korban. Perbedaan waktu yang cukup besar tersebut membuat peluang penyelamatan dana menjadi semakin kecil.

OJK juga menyoroti semakin kompleksnya pola perpindahan dana hasil kejahatan digital. Pelaku tidak hanya memanfaatkan rekening bank, tetapi juga menyebarkan dana ke berbagai instrumen digital lain yang lebih sulit dilacak dalam waktu singkat.

“Mulai dari rekening di bank lain, dompet elektronik (e-wallet), aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce dan aset keuangan digital lainnya. Kondisi ini menuntut peningkatan kecepatan pemblokiran lintas sistem, lintas pelaku industri, dan juga lintas sektor,” pungkasnya.

Masyarakat disarankan untuk segera melaporkan setiap indikasi penipuan yang dialami agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Semakin cepat laporan diterima, semakin besar peluang dana korban dapat diamankan sebelum berpindah ke berbagai platform lain.

Selain itu, pengguna layanan digital perlu lebih teliti dalam melakukan transaksi, terutama saat menerima tawaran investasi, promosi hadiah, maupun komunikasi yang mengatasnamakan lembaga tertentu. Verifikasi informasi menjadi langkah penting untuk menghindari risiko penipuan.

Kesadaran terhadap keamanan digital juga perlu terus ditingkatkan seiring berkembangnya berbagai modus kejahatan siber. Langkah pencegahan dapat membantu mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas penipuan.

Data yang disampaikan OJK menunjukkan bahwa penipuan online masih menjadi tantangan besar bagi sektor keuangan dan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, platform digital, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat perlindungan terhadap kejahatan siber