Defisit APBN Tembus Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, Menkeu Pastikan Masih On Track

Ekoin.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih jauh di bawah batas defisit 3 persen PDB yang ditetapkan undang-undang.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan defisit APBN tersebut on track selama pelaksanaan 10 bulan pertama tahun anggaran 2026. “Defisit kita jaga tetap di bawah 3 persen PDB,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen

Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year) atau setara 83 persen dari target APBN 2026. Penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen menjadi Rp2.064 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun.

Penerimaan pajak sendiri setara 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, yang berarti pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini. Suahasil menyebut hal tersebut bukan pekerjaan mudah bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak, namun capaian hingga saat ini sudah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.

PPN dan PPh Nonmigas Jadi Penopang Utama

Dari sisi komponen pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh signifikan 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun, didukung konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang masih kuat. Sementara Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen, didorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax yang kualitasnya dinilai semakin membaik.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi Rp551,8 triliun, tumbuh 37 persen secara tahunan atau bahkan telah melampaui 120,2 persen dari target APBN, antara lain ditopang penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun

Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Oktober mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, tumbuh 15,6 persen secara tahunan. Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.

Meski mencatatkan defisit, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 masih tercatat surplus Rp114,8 triliun, berbanding terbalik dari desain awal yang menetapkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,7 triliun. Suahasil menegaskan APBN sengaja didesain defisit untuk membiayai belanja bagi seluruh masyarakat, bukan karena kondisi fiskal yang tekor dalam arti merugi, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang terencana.

Tantangan dan Proyeksi Akhir Tahun

Memasuki dua bulan terakhir 2026, pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara sekitar Rp590,1 triliun untuk mencapai target penerimaan APBN tahun ini, sembari merealisasikan sisa belanja sekitar Rp945,2 triliun. Kemenkeu meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyerapan belanja prioritas tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kualitas penggunaan anggaran hingga tutup tahun anggaran.

Para ekonom menilai kinerja APBN hingga Oktober ini memberikan sinyal positif bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global, meski tantangan pengumpulan penerimaan pada dua bulan terakhir tahun tetap memerlukan kerja keras dan strategi pengawasan berbasis data yang lebih optimal dari otoritas pajak.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v