RUU Hak Cipta Wajibkan Platform Digital Bayar Kompensasi ke Media, Google dan Meta Keberatan

Ekoin.co – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Baleg DPR RI memasuki tahap krusial setelah pemerintah menyerahkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada parlemen. Salah satu poin paling disorot adalah kewajiban bagi platform digital raksasa seperti Google, Meta, dan TikTok untuk membayar kompensasi kepada perusahaan media atas penayangan konten berita di platform mereka.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan mengatakan, dari 1.117 DIM yang diterima, sebanyak 558 DIM bersifat tetap, 91 DIM mengalami perubahan substansi, dan sisanya terdiri dari usulan penghapusan, substansi baru, serta perbaikan redaksional. Jika disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengatur regulasi kecerdasan buatan (AI) langsung dalam payung hukum hak cipta.

Tiga Hak Dasar Pencipta Karya

Bob menegaskan ada tiga hak mendasar yang melekat pada pencipta karya, baik musik, literatur, maupun karya kreatif lain, yakni hak moral, hak eksklusif, dan hak ekonomi. Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan, tegas politisi Gerindra itu di Jakarta.

Ia juga menyoroti potensi pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Pelanggaran seperti penggandaan konten tanpa izin berpotensi mengadopsi doktrin monoistik, di mana perbuatan materiil menjiplak karya secara otomatis dianggap memenuhi unsur niat jahat, tanpa perlu membuktikan motif pelaku secara terpisah.

Google, Meta, dan TikTok Kompak Keberatan

Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR, perwakilan tiga raksasa teknologi global itu menyatakan sikap kritis. Manajer Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Agung Pamungkas, menilai kewajiban membayar kompensasi hanya karena menampilkan tautan berita berisiko membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia, Berni Moestafa, memperingatkan dampak sebaliknya bagi industri media. Menurutnya, aturan ini justru bisa membuat penerbit berita kehilangan trafik pembaca karena platform mengurangi distribusi tautan, yang pada akhirnya menggerus potensi pendapatan iklan dan langganan media itu sendiri.

TikTok Soroti Aturan Label AI

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Noudhy Valdryno, menyoroti aspek regulasi AI dalam RUU tersebut. Ia meminta agar kewajiban pelabelan atau pengungkapan konten buatan AI tidak diberlakukan apabila teknologi AI hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu produksi (assistive capacity), bukan untuk memproduksi konten secara utuh dari nol.

Penguatan Tanggung Jawab Platform

Anggota Baleg DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong agar perusahaan penyedia layanan perdagangan digital turut mengambil peran aktif mengawasi dan menyeleksi konten atau produk yang berpotensi melanggar hak cipta di platform mereka. Platform digital yang mendapatkan keuntungan dari transaksi perdagangan juga mesti mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran produk yang berpotensi melanggar hak cipta, kata Umbu.

Bagi industri media di Indonesia, termasuk media digital, ketentuan kompensasi ini punya arti strategis. Jika disahkan, aturan ini bisa membuka sumber pendapatan baru bagi penerbit berita yang selama ini bergantung pada iklan digital yang sebagian besar nilainya diserap oleh platform teknologi global. Pembahasan DIM akan berlanjut pasal demi pasal, dengan DPR menjamin seluruh proses dapat dipantau publik tanpa pasal titipan atau perundingan tertutup.

Respons Asosiasi Media Nasional

Sejumlah asosiasi media nasional menyambut positif usulan kewajiban kompensasi ini, menilai regulasi tersebut sebagai bentuk keadilan ekonomi digital yang selama ini berat sebelah. Mereka menilai, selama lebih dari satu dekade, platform digital global menikmati trafik besar dari konten jurnalistik tanpa memberikan kontribusi memadai kepada penerbit yang memproduksi konten tersebut dengan biaya operasional dan jurnalistik yang tidak kecil.

Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan digital mengingatkan agar DPR tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem media kecil dan menengah yang justru bergantung pada trafik rujukan dari mesin pencari dan media sosial. Jika aturan kompensasi diterapkan secara kaku tanpa mekanisme yang fleksibel, dikhawatirkan platform global justru mengurangi distribusi tautan berita Indonesia secara menyeluruh, alih-alih membayar kompensasi yang diwajibkan.

Terlepas dari perdebatan tersebut, pemerintah menegaskan tujuan utama RUU Hak Cipta adalah menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kreator individu, perusahaan media, hingga platform teknologi global yang beroperasi di Indonesia.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v