Firma Hukum Don Ritto Terungkap Terima Miliaran Rupiah untuk Urus Perkara di Kejaksaan Agung

JAKARTA, Ekoin.co — Sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung mengungkap aliran uang miliaran rupiah dari sejumlah perusahaan kepada firma hukum milik advokat Don Ritto alias Idon. Persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menghadirkan empat saksi, termasuk Direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera (KIAS), Stefanus Natanael.

Rp1,3 Miliar untuk Pendampingan Hukum

Dalam persidangan, jaksa mengungkap bahwa PT KIAS membayar Rp1,3 miliar kepada Kantor Hukum Don Ritto dan Rekan untuk pendampingan hukum perusahaan tersebut saat berurusan dengan Kejaksaan Agung. Jaksa secara spesifik menanyakan rincian komponen pekerjaan yang dibayarkan dalam nilai tersebut, mulai dari tahap penyidikan hingga prapenuntutan.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno ini turut memeriksa advokat Albertus Yohanes Eko Purwanto, advokat Arif Taufik Wijaya, dan advokat Rustandi sebagai saksi untuk terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto, serta pengusaha Nurman Herin.

Rekening Firma Hukum Catat Transaksi Fantastis

Fakta persidangan juga mengungkap mutasi rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Kantor Hukum Anandita, Vito dan Rekan (AVR Law Office) yang mencatat 42 kali transaksi penarikan tunai dengan total nilai Rp47,04 miliar dalam kurun waktu 31 Oktober 2022 hingga 30 Juli 2026. Jaksa menduga dana tersebut berasal dari sejumlah pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Di antara sumber dana yang diungkap jaksa, tercatat aliran dari PT Waskita Beton Precast senilai Rp19,2 miliar yang dibayarkan dalam 13 termin, PT Dinamika Sejahtera Mandiri terkait kasus korupsi bauksit di Kalimantan Barat sebesar Rp4,99 miliar, Trafigura Asia Trading sebesar Rp4,5 miliar, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp2,5 miliar, serta fasilitas pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank senilai Rp4 miliar.

Sorotan terhadap Praktik Makelar Perkara

Kasus ini kembali membuka sorotan publik terhadap praktik dugaan makelar perkara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dan firma hukum tertentu. Pengamat hukum menilai pengungkapan rinci aliran dana dalam persidangan ini penting sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan penegakan hukum.

Proses persidangan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan para terdakwa lainnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi tambahan guna memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan skema suap pengurusan perkara tersebut.

Peran Penting Pembuktian Aliran Dana

Ahli hukum pidana menilai pembuktian aliran dana melalui rekening bank menjadi kunci utama dalam membongkar skema makelar perkara semacam ini, karena transaksi finansial sulit dibantah dibandingkan keterangan lisan semata. Penelusuran terhadap 42 kali transaksi penarikan tunai dengan nilai puluhan miliar rupiah tersebut diyakini akan menjadi bukti kuat bagi jaksa penuntut umum dalam membangun konstruksi dakwaan terhadap para terdakwa.

Komisi Yudisial dan sejumlah lembaga pengawas penegakan hukum juga diminta turut mencermati persidangan ini, mengingat keterlibatan sejumlah perusahaan besar nasional dan multinasional dalam aliran dana yang terungkap. Transparansi proses persidangan dinilai penting untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban hukum, baik dari kalangan swasta maupun aparat penegak hukum yang terlibat.

Dampak terhadap Reputasi Dunia Usaha

Terungkapnya kasus ini turut menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa pendampingan hukum saat berurusan dengan aparat penegak hukum. Praktik pembayaran dengan nilai tidak wajar untuk jasa pendampingan berpotensi menyeret perusahaan ke dalam pusaran kasus pidana korupsi, sekaligus mencoreng reputasi perusahaan di mata publik dan investor.

Kalangan asosiasi pengusaha menyerukan perlunya standar etika dan transparansi yang lebih jelas dalam hubungan antara korporasi dan firma hukum, khususnya terkait jasa pendampingan hukum pada kasus-kasus yang berurusan dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah Lanjutan Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mendukung proses hukum yang berjalan di pengadilan, termasuk membuka ruang bagi pemeriksaan internal terhadap oknum pegawai yang diduga terlibat dalam skema suap pengurusan perkara. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, mengingat kasus semacam ini berpotensi mencoreng citra Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

Pengamat hukum menilai kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam menyita aset-aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang mengalir melalui firma hukum atau pihak ketiga lainnya. Penguatan regulasi ini dinilai krusial untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan dalam praktik makelar perkara di Indonesia.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v