KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Riau, Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp210 Miliar

JAKARTA, Ekoin.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau pada Jumat (13/11/2026) malam hingga Sabtu dini hari, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi senilai Rp210 miliar yang dikerjakan pada anggaran tahun 2024-2025.

Juru bicara KPK dalam keterangan persnya menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menyita dokumen kontrak, laporan progres fisik proyek, serta bukti transaksi keuangan yang diduga terkait praktik mark-up anggaran dan pengaturan pemenang tender (arisan tender) di lingkungan Dinas PUPR Riau.

Diduga Libatkan Pejabat dan Kontraktor

Penyidik KPK menduga praktik korupsi ini melibatkan sejumlah pejabat struktural di Dinas PUPR serta beberapa kontraktor swasta yang kerap memenangkan tender proyek jalan di provinsi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Modus yang digunakan diduga berupa penggelembungan volume pekerjaan dan penggunaan material di bawah spesifikasi kontrak.

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka secara resmi dan masih dalam tahap pengumpulan bukti awal. Namun, sumber internal menyebut setidaknya lima orang telah dipanggil sebagai saksi, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan beberapa staf keuangan dinas terkait.

Komitmen Pemprov Riau Kooperatif

Pemerintah Provinsi Riau melalui juru bicaranya menyatakan akan kooperatif penuh terhadap proses hukum yang berjalan dan telah menginstruksikan seluruh pejabat terkait untuk memberikan keterangan secara terbuka kepada tim penyidik KPK. Gubernur Riau juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi infrastruktur jalan di berbagai daerah yang menjadi sorotan KPK sepanjang 2026, menyusul sejumlah kasus serupa di provinsi lain yang telah berujung pada penetapan tersangka dan proses persidangan.

Dampak bagi Proyek Infrastruktur Daerah

Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai APBD, mengingat besarnya potensi kebocoran anggaran pada sektor konstruksi jalan yang kerap minim transparansi dalam proses tender maupun pengawasan pelaksanaan fisik di lapangan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v