MA Tolak Kasasi Terdakwa Korupsi Dana Desa Rp32 Miliar di Jawa Timur

JAKARTA, Ekoin.co — Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa mantan kepala desa berinisial SP, terpidana kasus korupsi dana desa senilai Rp32 miliar di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dengan penolakan ini, putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap terdakwa dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Juru bicara MA menjelaskan bahwa majelis hakim kasasi menilai pertimbangan hukum pada tingkat banding sudah tepat dan tidak ditemukan kekeliruan penerapan hukum yang signifikan dalam proses persidangan sebelumnya. Terdakwa dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2021 hingga 2024.

Modus Penyimpangan Dana Desa

Berdasarkan fakta persidangan, modus yang digunakan terdakwa antara lain memark-up anggaran pembangunan infrastruktur desa, membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, serta mencairkan dana untuk program yang tidak pernah direalisasikan di lapangan. Kejaksaan Negeri setempat menyebut kerugian negara akibat perbuatan tersebut mencapai Rp32 miliar berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar kerugian negara. Apabila tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, aset-aset milik terdakwa akan disita dan dilelang oleh negara, dan jika masih belum menutupi kerugian, terdakwa harus menjalani pidana tambahan.

Komitmen Pemberantasan Korupsi Dana Desa

Kasus ini menjadi salah satu dari ratusan kasus korupsi dana desa yang ditangani aparat penegak hukum di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat pengelolaan dana desa yang kini mencapai puluhan triliun rupiah per tahun masih rawan penyimpangan akibat lemahnya pengawasan di tingkat lokal.

Pemerintah pusat telah mendorong digitalisasi pelaporan dana desa melalui sistem keuangan desa terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama di desa-desa dengan akses teknologi dan sumber daya manusia yang terbatas.

Efek Jera bagi Kepala Desa Lain

Pengamat hukum menilai putusan kasasi ini dapat menjadi efek jera bagi kepala desa maupun aparatur desa lain yang berpotensi menyalahgunakan dana desa. Pengawasan yang lebih ketat dari inspektorat daerah serta keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa dinilai penting untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v