Kerugian Karhutla 2026 Diprediksi Tembus Rp 204 Triliun

Jakarta, Ekoin.co – Kementerian Pertanian (Kementan) belum mengantongi data luas lahan perkebunan di Kalimantan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Padahal, informasi tersebut dibutuhkan untuk memastikan penanganan dampak kebakaran berjalan tepat sasaran, terutama bagi lahan pertanian dan perkebunan yang mengalami kerusakan. Di tengah belum tersedianya data tersebut, pemerintah mulai melakukan identifikasi wilayah terdampak, sementara potensi kerugian ekonomi akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp 204 triliun hingga akhir musim kebakaran.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan jajarannya sedang melakukan pengecekan terhadap lahan perkebunan yang terdampak kebakaran di wilayah Kalimantan. Namun, hingga Selasa (27/10/2026), Kementan belum menerima data lengkap mengenai luas lahan yang mengalami kerusakan.

“Belum kami terima, tapi anak-anak sementara cek,” ujar Amran saat ditemui di gedung Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Amran menjelaskan, pemerintah juga membuka kemungkinan memberikan bantuan benih kepada masyarakat apabila lahan perkebunan yang terdampak digunakan untuk menanam jagung atau padi. Bantuan tersebut menjadi salah satu opsi penanganan yang disiapkan Kementan setelah mengetahui kondisi dan pemanfaatan lahan di lapangan.

“Intinya, lokasi perkebunan kalau memang perkebunan ya, kita bantu benih kalau jagung atau padi. Janganlah mancing-mancing saya ke sana,” pungkas dia.

Potensi Kerugian Karhutla 2026 Mencapai Rp 204 Triliun

Besarnya dampak karhutla sepanjang 2026 juga menjadi perhatian kalangan akademisi. Pakar ekonomi makro, analis kebijakan, sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, memperkirakan kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp 167 triliun hingga pertengahan Oktober 2026.

Bahkan, nilai kerugian tersebut berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp 204 triliun apabila pola kebakaran pada sisa musim ini mengikuti kondisi yang terjadi pada 2015 dan 2019. Perkiraan tersebut menunjukkan besarnya konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung akibat kebakaran, baik dari kerusakan lingkungan maupun terganggunya aktivitas masyarakat.

“Estimasi itu merupakan hasil kajian yang menggunakan data dan metode perhitungan berbasis studi Bank Dunia, bukan angka resmi kerugian yang diterbitkan pemerintah,” kata Teguh, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian Rp 167 triliun setara dengan sekitar 0,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2026. Sementara itu, proyeksi kerugian sebesar Rp 204 triliun sepanjang musim kebakaran diperkirakan setara dengan 0,79 persen PDB.

Teguh juga menyampaikan bahwa rentang estimasi kerugian hingga pertengahan Oktober berada pada Rp 136 triliun hingga Rp 234 triliun. Rentang tersebut memperlihatkan adanya ketidakpastian dalam penghitungan, terutama karena data luas kebakaran dan perkembangan musim karhutla masih terus berubah.

Dalam kajiannya, Teguh menggunakan metode benefit transfer dengan mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat kebakaran hutan pada 2015 yang dilakukan Bank Dunia. Nilai kerugian saat itu mencapai Rp 221,4 triliun dengan luas lahan terbakar resmi sekitar 2,61 juta hektare.

Selanjutnya, nilai kerugian tersebut dibagi berdasarkan luas lahan terbakar dan disesuaikan dengan perubahan tingkat harga hingga 2026. Dari perhitungan itu, diperoleh estimasi kerugian sekitar Rp 119,7 juta per hektare. Angka tersebut kemudian dikalikan dengan perkiraan luas kebakaran pada 2026 yang mencapai sekitar 1,39 juta hektare.

Perkiraan luas kebakaran tersebut disusun menggunakan data satelit emisi karbon dan luas lahan terbakar dengan membandingkan pola musim kebakaran 2026 terhadap kejadian pada 2015 dan 2019. Adapun data luas lahan terbakar resmi yang disebut tersedia dalam kajian tersebut baru mencapai 202.011 hektare hingga Juli 2026.

Sektor Pertanian dan Kesehatan Ikut Terdampak

Secara sektoral, pertanian diperkirakan menjadi salah satu bidang yang mengalami kerugian terbesar akibat karhutla 2026, dengan nilai sekitar Rp 50 triliun. Selain itu, sektor kehutanan diperkirakan menanggung kerugian Rp 41 triliun, sedangkan kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon juga mencapai sekitar Rp 41 triliun.

“Kerugian sektor kehutanan diperkirakan mencapai Rp 41 triliun, sedangkan kerugian yang dikaitkan dengan emisi karbon juga sekitar Rp 41 triliun. Perhitungan nilai karbon menggunakan asumsi harga 5 dollar AS per ton,” kata dia.

Dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lahan dan hilangnya hasil produksi pertanian. Kabut asap yang dihasilkan juga menghambat berbagai kegiatan ekonomi, mengganggu perjalanan dan sektor pariwisata, serta menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut memperluas dampak kebakaran dari persoalan lingkungan menjadi gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Besarnya dampak sosial terlihat dari jumlah pelajar yang harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Berdasarkan data dalam kajian tersebut, sekitar 1,43 juta murid dilaporkan belajar dari rumah per 1 September 2026. Selain itu, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di daerah terdampak hingga 13 Oktober 2026.

Tidak hanya itu, model CREA juga memperkirakan sekitar 1.700 kematian akibat paparan asap pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran dampak kesehatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun ini.

Dalam kajiannya, Teguh turut mengingatkan bahwa musim kebakaran belum berakhir. Artinya, potensi kerugian ekonomi maupun dampak sosial masih dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran pada sisa musim 2026.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan pentingnya ketersediaan data lahan terdampak bagi pemerintah, khususnya Kementan. Identifikasi yang sedang dilakukan di Kalimantan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkebunan sehingga bantuan benih jagung maupun padi dapat diberikan sesuai kebutuhan lahan dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah perlu menggunakan data lapangan yang akurat sebagai dasar menentukan bentuk bantuan bagi perkebunan yang terdampak karhutla. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pendataan kerusakan, tetapi juga dapat diarahkan pada pemulihan kegiatan pertanian sesuai kondisi lahan.

Selain itu, perkembangan kebakaran perlu terus dipantau karena musim karhutla masih berlangsung. Informasi mengenai luas wilayah terbakar, kerugian ekonomi, serta dampak kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat skala persoalan secara menyeluruh.

Di sisi lain, kajian Teguh memberikan gambaran mengenai besarnya potensi kerugian yang dapat muncul apabila pola kebakaran terus mengikuti kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut tetap perlu dipahami sebagai estimasi akademis, bukan angka resmi kerugian yang diterbitkan pemerintah.

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antarlembaga agar dampak terhadap sektor pertanian, kehutanan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat dapat ditangani secara terarah. Ketersediaan data yang lengkap juga menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemulihan wilayah terdampak.

Dengan musim kebakaran yang belum berakhir, perkembangan situasi di berbagai daerah masih perlu mendapat perhatian. Upaya identifikasi lahan oleh Kementan menjadi salah satu langkah untuk mengetahui kebutuhan pemulihan perkebunan, terutama di Kalimantan.

Besarnya potensi kerugian hingga Rp 204 triliun sekaligus menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya menjangkau kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang didasarkan pada data serta kondisi nyata di lapangan.