Buntut Polemik Ijazah Gibran, DPR Bakal Revisi UU Sisdiknas Atur Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri

Ekoin.co – Polemik seputar penyetaraan ijazah Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka mendorong DPR RI untuk membenahi aturan pengakuan pendidikan dari luar negeri. Komisi X DPR berencana memasukkan ketentuan penyetaraan pendidikan ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar tidak lagi memicu perbedaan penafsiran di kemudian hari.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai, polemik yang terjadi selama ini dipicu oleh ketiadaan regulasi yang benar-benar menjadi acuan bersama. Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu, ujarnya.

Evaluasi Penting bagi Komisi X

Menurut Lalu, polemik ijazah Gibran menjadi bahan evaluasi penting bagi Komisi X DPR maupun seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Terlebih, tidak sedikit warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri sehingga membutuhkan kepastian dasar hukum dalam proses pengakuan pendidikannya ketika kembali ke Tanah Air.

Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat, kata Lalu, seraya menegaskan aturan baru nantinya diharapkan bersifat mengikat dan menutup ruang perdebatan multitafsir di masa depan.

Buntut Pencabutan Suket dan Putusan MA

Wacana revisi ini mencuat setelah pemerintah resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pencabutan tersebut dilakukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan suket itu.

Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, kata Yusril. Penerbitan surat keputusan pencabutan suket ini sebelumnya telah dibenarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti.

SK Pencabutan Ditandatangani Dirjen Kemendikdasmen

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan SK pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. SK pencabutan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026, membatalkan SK tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan penarikannya dari pihak yang dituju.

Dampak terhadap Proses Pengisian Jabatan Wapres

Polemik ijazah ini terjadi bersamaan dengan proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran yang kini sedang dibahas MPR. Sejumlah fraksi di MPR telah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan nama-nama kandidat cawapres baru, dengan sidang paripurna MPR ditargetkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Pengamat pendidikan menilai revisi UU Sisdiknas yang mengatur penyetaraan ijazah luar negeri secara tegas sangat dibutuhkan, mengingat semakin banyak pejabat publik maupun calon pemimpin daerah yang menempuh pendidikan di luar negeri. Kepastian hukum ini diharapkan mencegah polemik serupa terulang pada proses politik mendatang, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tanggapan Pengamat Hukum Tata Negara

Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai revisi UU Sisdiknas ini merupakan langkah tepat untuk menutup celah hukum yang selama ini menimbulkan multitafsir, terutama terkait status pendidikan pejabat publik yang menempuh studi di luar negeri. Mereka berharap aturan baru juga mengatur mekanisme verifikasi yang transparan dan melibatkan lembaga independen, bukan semata-mata keputusan administratif dari satu kementerian saja.

Di sisi politik, sejumlah fraksi di DPR maupun MPR menilai penyelesaian polemik ijazah ini penting dilakukan secara cepat agar tidak mengganggu proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang sedang berjalan. Kepastian aturan penyetaraan pendidikan juga dinilai akan memberi rasa aman bagi diaspora Indonesia yang berencana terjun ke dunia politik maupun birokrasi pemerintahan di masa depan.

Proses revisi UU Sisdiknas ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan hingga memasuki tahap pembahasan resmi di tingkat komisi, mengingat DPR juga harus menyelaraskannya dengan sejumlah regulasi pendidikan lain yang sedang berjalan.

Terlepas dari tenggat waktu yang belum pasti, semua fraksi di DPR sepakat bahwa persoalan penyetaraan ijazah luar negeri harus segera memiliki landasan hukum yang kuat demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi pejabat negara ke depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v