Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Sri Sultan HB X

Ekoin.co – Nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mulai disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan mundur dari jabatannya. Masuknya nama Sri Sultan ke dalam bursa cawapres menambah daftar tokoh yang diwacanakan publik maupun partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Proses pergantian Wakil Presiden ini bermula dari pengunduran diri Gibran yang suratnya telah diterima Ketua MPR. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sejak kekosongan jabatan dinyatakan resmi.

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi

Presiden Prabowo telah mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas sejumlah agenda, termasuk arah penentuan nama pengganti Gibran. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengonfirmasi kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut, meski keduanya tidak banyak berkomentar mengenai detail pembahasan soal kekosongan jabatan Wapres.

Sejumlah partai koalisi, termasuk Golkar dan Partai Demokrat, sebelumnya menyatakan tidak akan mengajukan kandidat secara resmi dan menyerahkan keputusan penuh kepada Presiden Prabowo. Partai Ummat turut menyuarakan harapan agar sosok yang dipilih memiliki integritas tinggi.

Respons Sri Sultan HB X

Terkait masuknya namanya dalam bursa kandidat, Sri Sultan HB X memberikan tanggapan yang relatif hati-hati. Gubernur DIY yang juga dikenal sebagai tokoh senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan daerah ini menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme konstitusional yang berlaku, yakni kewenangan Presiden untuk mengajukan nama kepada MPR.

Sikap tersebut senada dengan pandangan sejumlah tokoh partai lain yang menilai penentuan cawapres pengganti sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sepanjang tetap mengikuti ketentuan dalam UUD 1945 yang tidak membatasi asal partai calon pengganti.

MPR Siapkan Tahapan Konstitusional

Sebelumnya, MPR secara resmi telah menyurati Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama cawapres pengganti Gibran, dengan target sidang paripurna digelar paling lambat 2 Desember 2026. MPR juga menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur batasan bahwa calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai koalisi pemerintah.

Dinamika Politik Jelang Keputusan

Dengan tenggat waktu 14 hari yang semakin mendekat, dinamika politik di internal koalisi maupun opini publik diperkirakan akan semakin ramai dalam beberapa hari ke depan. Nama-nama seperti Sri Sultan HB X menjadi penanda bahwa Presiden Prabowo kemungkinan akan membuka opsi yang lebih luas, tidak terbatas pada tokoh partai koalisi semata, dalam menentukan sosok yang akan mengisi kursi Wakil Presiden hingga akhir periode pemerintahan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v