Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi di Istana Bogor, Bahas Nama Pengganti Gibran

Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahannya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan ini digelar di tengah kekosongan kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Sejumlah elite partai yang hadir antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf turut mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB tersebut.

Agenda Pembahasan Calon Pengganti Wapres

Pertemuan ini sebelumnya telah dibocorkan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Prabowo akan berbicara dengan partai-partai koalisi pengusungnya pada Pilpres 2024 untuk menentukan sosok pengganti Gibran. Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Prima, hingga Gelora.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka selanjutnya akan diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna MPR yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Sikap Partai-Partai Koalisi

Ketua DPP PKS M Iqbal menyampaikan, partainya berharap proses pemilihan pengganti Gibran berlangsung dengan mengedepankan musyawarah. Dia menyatakan PKS mendapat undangan untuk bertemu dengan pimpinan parpol khususnya dari Presiden. PKS menegaskan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait sosok calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya tidak akan mengusulkan kadernya sendiri sebagai calon wakil presiden, sejalan dengan pernyataan AHY dalam jumpa pers sebelumnya. Di sisi lain, Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus mengaku belum menerima informasi resmi terkait agenda pertemuan di Istana Bogor tersebut. Sejumlah partai lain seperti NasDem dan Golkar juga dilaporkan menyerahkan sepenuhnya keputusan nama pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo tanpa mengajukan nama kader masing-masing.

Proses di MPR Berjalan Paralel

Setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden dan MPR, proses pengisian jabatan Wakil Presiden langsung ditempuh oleh MPR melalui rapat gabungan untuk membahas jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres baru. Proses ini berjalan paralel dengan konsolidasi internal partai-partai koalisi pendukung pemerintah. MPR dijadwalkan menerima usulan nama cawapres dari sembilan fraksi pada pekan mendatang sebagai bagian dari mekanisme formal penggantian Wapres.

Dampak bagi Stabilitas Politik Pemerintahan

Pengamat politik menilai pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memastikan soliditas koalisi dalam proses pengusulan nama Wapres baru. Keputusan final mengenai sosok pengganti Gibran diperkirakan akan sangat memengaruhi dinamika politik nasional hingga penghujung tahun 2026, mengingat posisi Wapres memiliki peran strategis dalam roda pemerintahan menjelang tahun-tahun politik berikutnya.

Sejumlah nama telah disebut-sebut beredar di internal koalisi sebagai calon potensial, meski belum ada satu pun partai yang secara resmi mengajukan kadernya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan akhir kemungkinan besar akan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh elite partai koalisi demi menjaga soliditas pemerintahan hingga akhir periode.

Pengamat tata negara menilai proses pengisian jabatan Wapres kali ini menjadi uji penting bagi soliditas Koalisi Indonesia Maju pascapemilu, mengingat sebelumnya belum pernah ada mekanisme pergantian Wapres di tengah periode pemerintahan dalam sejarah politik pascareformasi. Kelancaran proses ini diyakini akan menjadi tolok ukur kematangan demokrasi Indonesia dalam menghadapi situasi kekosongan jabatan strategis negara.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v