Indonesia , EKOIN.CO – Konsep Prabowonomics, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dirancang sebagai kebijakan ekonomi nasional yang menekankan kedaulatan pangan, energi, serta penguatan sektor strategis domestik. Fokus utamanya adalah swasembada pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, subsidi tepat sasaran, serta pembangunan ekonomi dari desa ke kota.
Fokus Utama Prabowonomics
Dalam skema Prabowonomics, swasembada pangan menjadi poin krusial. Prabowo menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani lokal agar Indonesia tidak lagi tergantung impor pangan—target pencapaian paling lambat dalam empat tahun masa jabatannya .
Di sisi energi, kebijakan ini mendorong diversifikasi dan pemanfaatan sumber energi domestik rendah karbon, takut terhadap lonjakan harga global akibat geopolitik. Dorongan transisi ke energi terbarukan dianggap sebagai jalan jangka panjang untuk kestabilan produksi dalam negeri .
Hilirisasi dan industrialisasi menjadi pilar esensial: pengolahan hasil tambang, pertanian, serta batubara secara lokal diutamakan. Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat .
Subsidi tepat sasaran menjadi instrumen sosial. Alih-alih berbasis barang, subsidi diluncurkan langsung kepada keluarga kurang mampu melalui sistem data dan teknologi agar beban kemiskinan bisa dikurangi secara lebih akurat
Dukungan dari Berbagai Pihak
Fraksi PKS di DPR RI, melalui Sukamta, menyatakan optimismenya bahwa Prabowonomics dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% serta menghapus kemiskinan absolut. Menurutnya, kebijakan ini berani dan visioner dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, juga memasukkan Prabowonomics sebagai tema unggulan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Dia menyebut program ini sebagai kontribusi wartawan dalam mendukung ketahanan pangan nasional
Komponen Ruralisasi dan Pembangunan Desa
Prabowonomics mengedepankan strategi pembangunan dari desa ke kota, sehingga potensi wilayah pedesaan bisa berkembang dan menciptakan pusat ekonomi baru. Model ini telah teruji dalam pengembangan perkebunan sawit, yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan daerah .
Dalam forum diskusi di Surabaya, Prof. Daniel M. Rosyid dari ITS menyebut konsep ini sebagai ancaman bagi mafia dan oligarki. Menurutnya, Prabowonomics menunjukkan nasionalisme kuat, populisme, dan industrialisasi terarah demi rakyat.
Tantangan dan Kritik
Beberapa pihak melihat risiko dari perlindungan industri dalam negeri yang berlebihan. Kebijakan yang terlalu proteksionis bisa memicu mundurnya minat investor global dan menurunkan efisiensi ekonomi .
Efektivitas subsidi langsung juga dipertanyakan. Perlu sistem data yang akurat agar bantuan tepat sasaran dan tak disalahgunakan. Pemerintah dituntut meningkatkan kualitas tata kelola dan e‑Goverment.
Program makan siang gratis di sekolah—bagian dari Prabowonomics—mencontoh langkah sukses di India dan Tiongkok. Namun, Yusron Aminulloh dari ICMI Jatim mengkritik program ini bisa merusak ekonomi kecil seperti kantin sekolah dan pedagang kaki lima jika tidak hati‑hati
Implementasi Global dan Strategi BRICS
Prabowo juga mendorong keterlibatan Indonesia dalam koperasi ekonomi global seperti BRICS, sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi tawar negara dan mengurangi ketergantungan pada barat
Pertumbuhan Industrialisasi Pertanian
Pembangunan desa melalui perkebunan sawit dan agro-industrial telah menunjukkan multiplier effect ekonomi penting bagi daerah terisolir, mengangkat ekonomi bawah, juga menjadi model keberhasilan Prabowonomics.
Proyeksi & Masa Depan
Target pertumbuhan ekonomi 8 % dan penghapusan kemiskinan absolut menjadi tolok ukur keberhasilan jangka menengah Prabowonomics. Kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi dan media menjadi kunci agar strategi ini tidak berhenti pada tataran wacana saja
Diperlukan tata kelola data subsidi yang transparan dan akurat agar program tepat sasaran dan terbebas dari korupsi.
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani lokal harus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program.
Pembangunan industri desa perlu disertai pelatihan SDM agar masyarakat lokal bisa mengelola kegiatan ekonomi mandiri.
Pengawasan ketat dibutuhkan agar proteksi industri tak menimbulkan inefisiensi serta merugikan konsumen.
Upaya bergabung dengan skema global seperti BRICS dapat memperluas pasar dan menambah peluang kerjasama ekonomi.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
