BOGOR EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin, 23 Juni 2025, guna membahas kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Rapat ini digelar usai pembahasan mengenai pembangunan Sekolah Garuda yang juga menjadi prioritas pemerintah dalam sektor pendidikan nasional.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga, terutama dari kelompok prasejahtera.
Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, guna merumuskan langkah konkret untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, beserta jajaran terkait,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Fokus Pada Tahun Ajaran 2025–2026
Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025–2026.
“Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Seskab Teddy menjelaskan dalam keterangannya.
Presiden ingin memastikan seluruh aspek pendukung telah dirancang secara sistematis, mulai dari aspek teknis hingga sosial.
Lokasi pembangunan sekolah, kurikulum, hingga mekanisme seleksi siswa menjadi perhatian dalam rapat terbatas tersebut.
“Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini,” lanjut Teddy.
Keterlibatan Kementerian Sosial
Kehadiran Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjukkan pendekatan intersektoral yang ingin ditempuh pemerintah.
Program Sekolah Rakyat dianggap tak sekadar pendidikan, tapi juga bagian dari misi pengentasan kemiskinan.
Kementerian Sosial diharapkan mendukung dari sisi data keluarga prasejahtera dan mekanisme bantuan sosial terkait pendidikan.
Presiden menekankan pentingnya data akurat agar sasaran program tepat dan efektif.
Pemerintah ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Arah Implementasi dan Strategi Lapangan
Rapat di Hambalang juga membahas rencana aksi pelaksanaan di lapangan, dengan tahapan yang terukur dan terstruktur.
Presiden Prabowo mengarahkan agar lokasi sekolah dipilih berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi jangkauan pendidikan.
Penyusunan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan orientasi pembangunan karakter serta keterampilan praktis.
Selain itu, sarana dan prasarana sekolah akan dirancang agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
“Presiden ingin seluruh aspek pendukung dapat segera diimplementasikan secara terpadu,” tambah Teddy.
Sekolah Rakyat dan Keadilan Sosial
Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan.
Program ini dirancang menyeluruh, mulai dari pembiayaan, tenaga pengajar, hingga akses digital bagi siswa.
Rapat juga membahas kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta dan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan program.
Presiden menilai kolaborasi lintas sektor akan mempercepat efektivitas implementasi Sekolah Rakyat.
Semua pihak terkait diminta bekerja cepat namun cermat guna menyambut tahun ajaran mendatang.
Visi Presiden terhadap Akses Pendidikan
Presiden Prabowo melihat pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia Indonesia unggul.
Gagasan Sekolah Rakyat mencerminkan niat Presiden menjadikan pendidikan sebagai hak, bukan hanya privilese.
Pendekatan berbasis kerakyatan ini akan melibatkan komunitas lokal sebagai bagian dari proses pengawasan.
Presiden menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan dan pelaksanaan.
Menurut Teddy, keterlibatan masyarakat akan menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini.
Pemantapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan
Rapat terbatas di Hambalang juga membahas peraturan teknis dan regulasi pendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Presiden meminta agar regulasi yang disusun tidak menghambat proses implementasi di lapangan.
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial diberi mandat menyusun kerangka kebijakan lintas sektoral.
Selain itu, peraturan menteri dan keputusan presiden akan disiapkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan.
“Berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut,” ungkap Teddy.
Persiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Presiden menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik dalam mendukung Sekolah Rakyat.
Fasilitas dasar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan akses air bersih menjadi prioritas pembangunan.
Pemerintah juga akan merekrut guru-guru dengan pelatihan khusus agar mampu memenuhi kebutuhan khas Sekolah Rakyat.
Skema insentif bagi pengajar yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil juga disiapkan.
Seluruh tahapan ini ditujukan agar program tidak hanya berjalan, tapi juga berkelanjutan.
Penekanan pada Pemerataan dan Inklusivitas
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Pemerintah berharap setiap anak, tanpa terkecuali, bisa mengenyam pendidikan bermutu.
Dalam rapat, Presiden meminta perhatian khusus untuk daerah-daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil.
“Presiden ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang,” ujar Seskab Teddy.
Sekolah Rakyat bukan sekadar program, tapi langkah strategis untuk membangun masa depan generasi Indonesia.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
