Ottawa, EKOIN.CO – Pemerintah Kanada mengumumkan rencana imigrasi terbarunya untuk periode 2025 hingga 2027, dengan fokus utama mengendalikan jumlah penduduk tetap dan sementara secara lebih hati-hati demi menyesuaikan kapasitas sosial dan ekonomi negara. Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) memaparkan detail strategi ini secara resmi dari Ottawa pada 24 Oktober 2024.
Langkah tersebut menetapkan batas tahunan kedatangan penduduk tetap (permanent resident/PR) sebanyak 395.000 orang pada tahun 2025. Angka ini dijadwalkan menurun secara bertahap menjadi 380.000 pada 2026 dan kembali turun menjadi 365.000 pada 2027.
Untuk kali pertama, pemerintah Kanada juga mematok batas jumlah penduduk sementara (temporary resident/TR), termasuk pekerja asing dan mahasiswa internasional, guna mengatasi tekanan pada infrastruktur dan perumahan. Target kedatangan TR ditetapkan 673.650 pada tahun 2025, 516.600 pada tahun berikutnya, dan 543.600 pada 2027.
IRCC menjelaskan bahwa tujuan dari penetapan batas ini adalah untuk mengendalikan populasi penduduk sementara agar tidak melebihi lima persen dari keseluruhan penduduk pada akhir tahun 2026. Langkah ini mencakup pembatasan izin studi, penyesuaian program pasca-kelulusan, dan reformasi izin kerja sektor upah rendah.
Menteri Imigrasi Marc Miller menyampaikan bahwa meskipun terdapat pengurangan jumlah, kebijakan ini masih bersifat ambisius. Ia menyebut strategi tersebut sebagai “langkah yang rasional” untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kapasitas nasional.
Dari total penerimaan penduduk tetap, lebih dari 40 persen ditargetkan berasal dari individu yang telah tinggal di Kanada sebelumnya, baik sebagai pelajar maupun pekerja. Strategi ini dimaksudkan untuk memudahkan transisi status dan mendukung integrasi sosial yang lebih efektif.
Rencana IRCC juga membagi kategori imigrasi menjadi beberapa klasifikasi. Sekitar 62 persen dari penerimaan PR ditujukan bagi program ekonomi, terutama bagi tenaga kerja di sektor penting seperti kesehatan dan keterampilan teknis. Sementara itu, 24 persen dialokasikan untuk program reunifikasi keluarga, dan sekitar 15 persen untuk kategori pengungsi dan kemanusiaan.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada populasi penutur bahasa Prancis di luar wilayah Quebec. Target penerimaan untuk kelompok ini ditingkatkan secara bertahap, dimulai dari 8,5 persen pada 2025, lalu menjadi 9,5 persen di 2026, hingga mencapai 10 persen pada 2027.
Selain itu, IRCC mengembangkan program untuk memperkuat pemukiman di wilayah pedesaan dan komunitas francophone minoritas, melalui jalur nominasi provinsi dan program percontohan seperti Atlantic Immigration Program.
Dari sisi peraturan, reformasi izin belajar mahasiswa internasional akan membatasi kuota penerbitan menjadi sekitar 305.900 untuk setiap tahun selama periode tiga tahun. Sementara itu, jumlah pekerja dalam skema International Mobility Program (IMP) direncanakan mencapai 285.750 pada 2025, kemudian akan dikurangi menjadi 155.700 pada 2027.
IRCC juga menetapkan bahwa pekerja dalam kategori Temporary Foreign Worker Program (TFWP) akan dibatasi pada angka 82.000 per tahun sepanjang periode tersebut.
Pemerintah memperkirakan bahwa dengan penyesuaian ini, pertumbuhan populasi akan berkurang 0,2 persen pada 2025 dan 2026. Namun, angka ini diperkirakan kembali naik menjadi 0,8 persen pada 2027, seiring stabilnya sistem sosial dan infrastruktur.
Rencana tersebut juga diperkirakan membantu mengatasi kekurangan pasokan perumahan secara signifikan, dengan proyeksi pengurangan kekurangan rumah hingga lebih dari 670.000 unit dalam tiga tahun mendatang.
Perdana Menteri Justin Trudeau mengaitkan kebijakan baru ini dengan kebutuhan pasca-pandemi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas layanan sosial. Ia menekankan bahwa kebijakan imigrasi harus disesuaikan dengan realitas kapasitas nasional.
Di sisi lain, tanggapan dari sektor bisnis mencerminkan kekhawatiran bahwa pengurangan jumlah PR dapat berdampak pada produktivitas dan investasi asing. Beberapa pemimpin industri menilai pengurangan ini dapat menimbulkan kekosongan tenaga kerja, terutama di sektor strategis.
Aktivis migran, seperti Syed Hussan dari Migrant Rights Network, menilai kebijakan ini justru melemahkan perlindungan bagi pekerja sementara dan memperburuk kerentanan mereka terhadap eksploitasi.
Pemerintah provinsi seperti Manitoba juga menyuarakan kekhawatiran. Mereka menyebut bahwa beberapa sektor krusial, seperti pertanian dan transportasi, sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan bisa terdampak akibat pembatasan baru ini.
Meski demikian, analis ekonomi dari Bank of Montreal menilai kebijakan ini dapat meredam tekanan ekstrem terhadap sektor perumahan dan infrastruktur dalam jangka pendek. Sebaliknya, kalangan pengusaha menilai pesan kebijakan ini bisa mengurangi kepercayaan investor luar negeri.
Diana Palmerin-Velasco dari Canadian Chamber of Commerce menyampaikan kekhawatirannya terhadap sinyal negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap prospek Kanada di mata pelaku pasar global.
Sementara itu, IRCC juga sedang menyusun reformasi terhadap sistem penanganan pengungsi, termasuk kemungkinan pembatasan visa bagi negara-negara tertentu seperti Meksiko.
Kebijakan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pengungsi dan Imigrasi serta hasil konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas adat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Seluruh target yang disebutkan akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional.
Program-program seperti caregiver pilot, agri-food pilot, dan EMPath tetap mendapatkan porsi alokasi dalam kebijakan ini, meski jumlahnya dipangkas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
IRCC mengungkapkan bahwa prioritas utama adalah memastikan kelancaran integrasi pendatang baru tanpa membebani sistem yang sudah ada. Mereka juga menyampaikan bahwa rencana ini adalah kompromi terbaik untuk masa depan imigrasi Kanada.
Langkah pemerintah ini disusun agar sesuai dengan kapasitas perumahan dan layanan sosial di seluruh provinsi. Fokus besar diberikan pada penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri dan mereka yang sudah ada di Kanada.
Keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan kelangsungan sistem infrastruktur dianggap sebagai pijakan utama dalam menetapkan target-target baru tersebut.
Rencana ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Kanada mulai lebih selektif dalam menerima pendatang baru, tanpa mengabaikan nilai-nilai keterbukaan dan keberagaman yang selama ini menjadi ciri khas negara tersebut.
Kebijakan ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi berkelanjutan dalam sistem imigrasi, terutama terkait pengawasan izin kerja dan penjaminan kondisi layak bagi pekerja migran.
Melalui pendekatan berbasis data dan konsultasi publik, pemerintah berharap langkah ini mampu menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Upaya mengurangi beban perumahan, memperkuat komunitas lokal, serta meningkatkan efisiensi sistem migrasi menjadi tujuan jangka panjang dari rencana tiga tahun ini.
Langkah ini menunjukkan bahwa Kanada tetap berkomitmen terhadap imigrasi, namun dengan pendekatan yang lebih terkendali dan disesuaikan dengan tantangan global saat ini.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
