Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Kamis (3/7). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung dampak banjir di Sungai Muaro Ulakan dan kerusakan Jembatan Kayu Gadang Sikabu.
Sungai Muaro Ulakan menjadi fokus perhatian karena tingkat sedimentasi yang tinggi menyebabkan penyumbatan aliran air. Akibatnya, ribuan hektar lahan pertanian warga terendam air banjir dan gagal panen.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Aziz, meminta perhatian pemerintah pusat. “Kami mengharapkan ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU, untuk membangun pengarah arus, misalnya Bangunan Jetty,” ujarnya saat kunjungan berlangsung.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro, menyampaikan bahwa sedimentasi disebabkan oleh gelombang laut yang membawa sedimen ke muara. Kondisi ini diperparah saat musim kemarau ketika aliran sungai terhambat.
“Kami akan lihat dulu apakah gelombang pecahnya membutuhkan Jetty yang sampai dalam atau tidak,” kata Dwi. Ia menambahkan bahwa pembangunan Jetty akan dipertimbangkan berdasarkan efektivitas dan biaya perlindungan wilayah terdampak.
Evaluasi Teknis dan Dampak Ketahanan Pangan
Sebelumnya, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang bersama pemangku kepentingan setempat telah mengerahkan alat berat untuk mengurangi sedimentasi. Namun, upaya ini tidak mampu menahan sedimentasi yang kembali menumpuk dalam waktu dua bulan.
Dwi juga menjelaskan bahwa dampak banjir dari Sungai Muaro Ulakan tak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengancam ketahanan pangan daerah tersebut. Ia mengatakan, “Kenaikan air 0,5 cm saja akan sangat berpengaruh pada elevasi sistem aliran sungai.”
Ia menambahkan bahwa usulan pembangunan Jetty telah diajukan, namun kemungkinan baru dapat masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2027. “Nanti akan kami sampaikan dahulu ke pimpinan,” katanya.
Selain persoalan banjir, rombongan juga meninjau kondisi Jembatan Kayu Gadang Sikabu yang runtuh pada 2023. Jembatan ini adalah akses penting ke Jalan Nasional Bukittinggi serta jalur distribusi hasil pertanian masyarakat.
Konektivitas Warga dan Respons Pemerintah
Keruntuhan jembatan membuat 8.035 warga dari tiga nagari—Sikabu, Lubuk Alung, dan Surantiah—kesulitan mengakses pasar, sekolah, dan layanan publik lainnya. Kerusakan tersebut masih belum tertangani secara permanen hingga kini.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmoro, menyatakan bahwa kedua permasalahan ini akan ditangani lintas sektor. “Apa yang sudah disampaikan akan segera dikaji lebih dalam oleh Ditjen terkait,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian PU juga akan berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan segera menyampaikan hasilnya kepada Menteri. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses tindak lanjut teknis.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan dukungannya terhadap usulan dari Pemkab Padang Pariaman. “Berdasarkan dua titik yang sudah kita tinjau, memang diperlukan penanganan serius,” ujarnya.
Banjir akibat sedimentasi Sungai Muaro Ulakan telah menyebabkan kerusakan serius pada sektor pertanian di Padang Pariaman. Penanganan yang bersifat sementara terbukti belum efektif dalam mencegah bencana berulang.
Kehilangan akses di Jembatan Kayu Gadang Sikabu memperburuk kondisi warga, terutama dalam mobilitas ekonomi dan sosial. Pemerintah pusat diharapkan segera menindaklanjuti perbaikan secara menyeluruh agar dampak tidak terus meluas.
Kolaborasi antara Kementerian PU, Komisi V DPR RI, dan Pemda menjadi krusial dalam percepatan penanganan infrastruktur dan pengelolaan sungai. Evaluasi teknis menyeluruh dan koordinasi lintas sektor kini menjadi penentu keberhasilan program jangka panjang.(*)
