Washington EKOIN.CO – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa dirinya menginginkan perdamaian dengan rakyat Palestina, namun menolak ide pembentukan negara Palestina merdeka yang memiliki kekuasaan penuh atas kedaulatannya. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Gedung Putih pada Senin, 8 Juli 2024 waktu setempat.
Netanyahu menekankan bahwa kekuatan kedaulatan, terutama dalam hal keamanan, harus tetap berada di tangan Israel. Ia menyebut bahwa serangan yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023 menjadi bukti bahwa negara Palestina akan digunakan sebagai alat untuk menghancurkan Israel.
“Palestina harus punya semua kekuatan untuk memerintah diri mereka sendiri, tetapi tidak ada kekuatan untuk mengancam kami,” ujar Netanyahu di hadapan wartawan. “Itu berarti, kekuatan kedaulatan seperti keamanan akan selalu berada di tangan kami,” lanjutnya.
Penolakan terhadap Negara Palestina Kembali Disuarakan
Netanyahu menyatakan bahwa pengalaman dari wilayah Gaza yang saat ini dikuasai Hamas telah menunjukkan risiko pemberian kedaulatan penuh kepada Palestina. Ia menuding Hamas membangun bunker dan terowongan, serta melakukan kekejaman terhadap warga Israel.
“Setelah 7 Oktober, mereka sudah punya negara, negara Hamas di Gaza. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Mereka membantai rakyat kami, memperkosa wanita kami, memenggal kepala pria kami. Ini pembantaian paling mengerikan sejak Perang Dunia II,” kata Netanyahu dalam pernyataan resminya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan Palestina negara lain. “Itu akan menjadi platform untuk menghancurkan Israel,” tegas Netanyahu.
Presiden Donald Trump, dalam pernyataan singkat kepada wartawan, menyatakan dirinya tidak tahu apakah solusi dua negara masih memungkinkan, dan menyerahkan jawaban atas pertanyaan itu kepada Netanyahu. “Saya tidak tahu,” katanya, dikutip dari Reuters, Senin, 8 Juli.
Dinamika Politik Israel dan Gencatan Senjata di Gaza
Pernyataan Netanyahu datang di tengah meningkatnya seruan dari sejumlah anggota kabinet Israel, khususnya dari Partai Likud, yang menginginkan pencaplokan penuh atas wilayah Tepi Barat sebelum reses parlemen Knesset pada akhir Juli ini.
Beberapa politisi pro-pemukim Israel disebut semakin berani setelah Donald Trump kembali menempati Gedung Putih. Trump sendiri sebelumnya telah mengusulkan agar warga Palestina meninggalkan Gaza, usulan yang menuai kecaman luas dari berbagai pihak di Timur Tengah.
Sementara itu, pertemuan Netanyahu dan Trump berlangsung di tengah upaya negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas di Qatar, yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata baru dan pembebasan sandera.
Konflik di Gaza dimulai kembali setelah Hamas menyerang wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera, menurut data dari pihak Israel.
Sebagai balasan, Israel meluncurkan blokade total, serangan udara, serta operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza. Konflik ini kemudian sempat mereda setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera pada 19 Januari 2024.
Namun, situasi kembali memanas setelah Israel menerapkan blokade total pada 2 Maret 2024. Langkah tersebut diklaim sebagai upaya untuk mendesak Hamas menyetujui usulan gencatan senjata baru dari Amerika Serikat.
Pada 18 Maret 2024, Israel kembali menggelar operasi militer di Gaza. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut dengan korban yang terus bertambah di kedua belah pihak.
Menurut data terbaru dari sumber medis di Gaza, jumlah korban tewas warga Palestina akibat konflik ini telah mencapai 57.523 jiwa, sementara 136.617 lainnya mengalami luka-luka, sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu.
Diperkirakan masih ada sekitar 20 sandera yang ditahan oleh Hamas dan belum dibebaskan. Sebagian besar sandera lainnya telah dibebaskan melalui jalur diplomatik, sedangkan sebagian kecil dibebaskan melalui operasi militer oleh pasukan Israel.
Sementara negosiasi untuk kesepakatan gencatan senjata masih berlangsung, banyak pihak mempertanyakan arah dari solusi konflik berkepanjangan ini. Keengganan Israel memberikan kedaulatan penuh kepada Palestina dipandang sebagai hambatan utama dalam proses perdamaian.
Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa tercapai dengan pihak-pihak Palestina yang tidak berniat menghancurkan Israel. “Kami akan berdamai dengan mereka yang tidak ingin menghancurkan kami, dan kami akan berdamai jika keamanan tetap ada di tangan kami,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa tidak peduli bagaimana dunia melihat bentuk negara Palestina di masa depan, Israel tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang berujung pada pembantaian warganya. “Kami bersumpah tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak akan pernah lagi,” tandas Netanyahu.
Dengan dinamika politik dan keamanan yang kompleks seperti sekarang, masa depan Palestina dan prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah tetap berada dalam ketidakpastian.
Langkah-langkah ke depan sangat ditentukan oleh perkembangan negosiasi, reaksi internasional, serta kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kompromi yang konstruktif dan berkelanjutan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Sebagai saran, perlu ada keterlibatan lebih aktif dari komunitas internasional untuk menengahi konflik ini secara berimbang. Negara-negara besar, termasuk AS dan anggota PBB, diharapkan dapat mendorong proses perdamaian yang menjamin keamanan Israel sekaligus memberi hak hidup layak kepada rakyat Palestina.
Pemerintah Israel disarankan untuk membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif dengan pihak Palestina yang menjunjung prinsip non-kekerasan. Hal ini bertujuan agar tidak semua warga Palestina dianggap sebagai ancaman, dan potensi solusi damai tidak tertutup sepenuhnya.
Di sisi lain, kelompok militan seperti Hamas perlu menghentikan semua bentuk kekerasan demi mencegah makin banyaknya korban sipil. Jika kekerasan terus berlanjut, beban kemanusiaan akan makin berat dan penyelesaian konflik akan semakin jauh dari harapan.
Media dan masyarakat internasional juga diharapkan dapat lebih aktif menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hukum humaniter dan perlindungan terhadap warga sipil. Tekanan publik global dapat mendorong pihak-pihak bertikai untuk duduk bersama dan menemukan jalan tengah.
pernyataan PM Netanyahu mencerminkan sikap tegas Israel terhadap keamanan nasional, namun juga menunjukkan kebuntuan dalam upaya mencapai solusi dua negara. Tanpa kompromi dan perubahan pendekatan dari kedua belah pihak, perdamaian sejati di Timur Tengah masih akan menjadi tantangan besar.(*)
