Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (7/7). Agenda utama adalah pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan Target Pembangunan RAPBN Tahun 2026.
Turut hadir dalam rapat ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ketiganya memberikan masukan strategis dalam penyusunan indikator RAPBN.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan penghargaan atas kolaborasi lintas lembaga yang konstruktif. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi dinamika global dan memastikan ketepatan arah kebijakan fiskal nasional.
“Kami ingin menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI, rasa terima kasih atas pembahasan yang cukup detail. Kami juga berterima kasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan (Kepala Bappenas), Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala DK OJK yang telah membahas seluruh aspek agar RAPBN bisa disusun secara sesuai dengan kebutuhan tahun 2026,” terang Menkeu.
Sri Mulyani menambahkan bahwa penyusunan anggaran 2026 bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan pendekatan kebijakan yang ekspansif namun tetap disiplin.
Indikator Ekonomi Makro dan Sosial Disepakati
Raker menyepakati beberapa indikator kunci ADEM. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2%–5,8%, dengan inflasi antara 1,5%–3,5%.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dalam kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun dirancang sebesar 6,6%–7,2%.
Untuk indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka akan ditekan ke angka 4,44%–4,96%, sedangkan kemiskinan umum ditargetkan 6,5%–7,5%.
Pemerintah dan Komisi XI juga sepakat untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga 0%–0,5%. Target lain meliputi peningkatan Indeks Modal Manusia dan kesejahteraan petani.
Belanja Berkualitas dan Disiplin Fiskal
Menkeu menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga belanja negara agar tetap fokus dan berkualitas. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung transformasi struktural ekonomi nasional.
“RAPBN 2026 dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur, dengan defisit dijaga pada kisaran 2,53% terhadap PDB,” kata Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Sri Mulyani menyebut pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dalam menghadapi tekanan global maupun tantangan domestik, tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai bahwa koordinasi antarinstansi harus tetap diperkuat, agar kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
Pembahasan Berlanjut di Badan Anggaran
Setelah kesepakatan di tingkat Komisi XI, tahapan selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI. Proses ini akan menentukan konten final RAPBN 2026.
RAPBN yang disusun ini akan menjadi dasar bagi Presiden untuk menyampaikan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR pada bulan Agustus mendatang.
Sri Mulyani berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar agar RAPBN 2026 mampu menjawab tantangan zaman dan mendukung pembangunan inklusif.
Rapat Kerja Komisi XI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan OJK menjadi langkah awal penting dalam merumuskan arah kebijakan fiskal 2026. Kesepakatan terhadap indikator ekonomi dan target pembangunan menunjukkan sinergi lintas sektor dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik.
Pemerintah menegaskan fokus pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Target-target sosial seperti pengurangan kemiskinan ekstrem dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBN 2026.
Tahapan lanjutan di Badan Anggaran DPR RI diharapkan memperkuat fondasi perencanaan anggaran. Dengan kolaborasi yang solid, RAPBN 2026 diharapkan menjawab kebutuhan rakyat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.(*)
