Baubau, EKOIN.CO – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, pada Minggu (13/7). Kunjungan ini dalam rangka menegaskan komitmen pemerintah menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu sasaran utama Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang percepatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Komitmen Pemerintah Pusat untuk Irigasi Pulau Buton
Menteri Dody menekankan bahwa Pulau Buton, terutama Kota Baubau, akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan Inpres tersebut guna mendukung program swasembada pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dasar pertanian di wilayah timur Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Dody mengatakan, “Kami ingin memastikan Pulau Buton, khususnya Kota Baubau, menjadi prioritas dalam implementasi Inpres Irigasi ini, guna mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan.”
Kunjungan kerja ini dimanfaatkan untuk meninjau langsung Daerah Irigasi (DI) Wonco II yang berlokasi di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi, Kota Baubau. Lokasi ini menjadi salah satu titik penting dalam skema peningkatan jaringan irigasi nasional.
Perintah Langsung Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR menginstruksikan agar segera dilakukan rehabilitasi saluran sekunder dan peningkatan saluran tersier di area tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kehilangan air (water losses) serta menjamin efisiensi dan ketepatan distribusi air ke lahan pertanian.
Optimalisasi DI Wonco II sangat penting mengingat luas fungsionalnya yang mencapai 178 hektare. Kawasan ini mendapat suplai air utama dari Bendung Suplesi Beddu Solo yang menjadi sumber air vital bagi pertanian sekitar.
“Dengan optimalisasi DI Wonco II yang luas fungsionalnya mencapai 178 hektare dan suplai utama dari Bendung Suplesi Beddu Solo, kita harapkan produktivitas pertanian meningkat signifikan. Ini adalah langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi para petani di sini,” ujar Menteri Dody.
Ia juga menekankan bahwa optimalisasi jaringan irigasi akan terus dilakukan dalam jangka panjang, tidak hanya untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan yang adil dan merata.
Dukungan dari Legislator dan Pemerintah Daerah
Kunjungan Menteri PUPR ini turut didampingi oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, serta para kepala daerah se-Pulau Buton, termasuk Wali Kota Baubau, Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, dan Bupati Buton Tengah.
Hadirnya para tokoh ini menunjukkan dukungan politik dan administratif terhadap agenda besar pembangunan infrastruktur irigasi di wilayah tersebut. Mereka menyampaikan kesiapan mendukung semua langkah teknis maupun regulasi yang dibutuhkan.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menyatakan, “Kami mendukung penuh langkah Kementerian PUPR dalam mempercepat pembangunan jaringan irigasi. Ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan daerah kami.”
Sementara itu, Ridwan Bae menambahkan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mendorong anggaran untuk program-program strategis nasional di wilayah timur, termasuk Pulau Buton. “Pulau ini memiliki potensi besar, dan pemerintah pusat wajib hadir secara nyata,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah pusat, legislatif, dan daerah untuk memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan ditetapkannya Pulau Buton sebagai prioritas, pembangunan jaringan irigasi akan menjadi penggerak utama peningkatan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya turut memperkuat ketahanan pangan nasional.
Program rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi yang dicanangkan juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja lokal serta mendorong inovasi di sektor pertanian yang lebih modern dan efisien.
Dalam rangka mendukung keberhasilan program tersebut, Kementerian PUPR juga akan melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan proyek di lapangan. Evaluasi kinerja kontraktor, penggunaan teknologi tepat guna, serta keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi fokus utama.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan pembangunan partisipatif yang mengutamakan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan di wilayah sasaran proyek.
Selain itu, Menteri Dody menyampaikan bahwa seluruh program akan disinkronkan dengan rencana tata ruang wilayah agar pembangunan tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran.
Kementerian juga akan memastikan ketersediaan air irigasi tidak hanya untuk musim tanam pertama, tetapi juga sepanjang tahun agar intensitas tanam meningkat dari satu kali menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.
Dengan pendekatan sistematis ini, diharapkan daerah irigasi seperti DI Wonco II akan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam penerapan Inpres 2/2025 secara optimal dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat juga membuka ruang kerja sama dengan swasta dan perguruan tinggi dalam mendukung kajian teknis serta pengembangan teknologi irigasi hemat air di daerah-daerah prioritas.
Keberhasilan proyek ini di Pulau Buton akan menjadi bukti konkret bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi juga merata hingga wilayah timur Indonesia.
Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program ini dapat berjalan tanpa hambatan. Diperlukan pula kesiapan sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, petani setempat perlu diberi pelatihan teknis mengenai pengelolaan air dan pemanfaatan jaringan irigasi agar hasil produksi benar-benar optimal. Langkah ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap musim dan memperkuat ekonomi desa.
Terakhir, dengan adanya Inpres dan kunjungan langsung dari Menteri PUPR, harapannya pembangunan irigasi ini benar-benar terealisasi sesuai rencana. Perlu pengawasan ketat agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan dan seluruh manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
