Klaten EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum pengusaha di bidang penggilingan padi dan distributor beras, Senin, 21 Juli 2025, saat peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyoroti praktik yang dianggap merugikan petani dan masyarakat luas. (https://economy.okezone.com/, Bisnis.com, Bloomberg Technoz)
Ia menegaskan pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Inpres No. 6 Tahun 2025, namun masih ditemukan pelanggaran. Banyak penggilingan padi besar tidak mematuhi ketentuan harga tersebut. (Bisnis.com)
Prabowo bahkan mengancam akan menyita penggilingan padi nakal berdasar Pasal 33 UUD 1945, menerapkan perintah hukum jika usaha tidak patuh. Hasilnya nanti akan diserahkan kepada koperasi desa. (IDN Times)
Menurut laporan, satu penggilingan padi mendapat keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan dari praktik curang ini. “Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp2 triliun per bulan,” katanya. (Bisnis.com)
Tak hanya soal perdagangan gabah, Prabowo juga mengecam kasus “beras oplosan” yang menggunakan beras biasa diberi label premium dan dijual sekitar Rp5.000 di atas HET. Tindakan ini dianggap sebagai penipuan terhadap konsumen. (Bisnis.com)
Prabowo mendesak Jaksa Agung dan Kapolri untuk menyelidiki dan menindak tegas para pelaku. Ia memandang tindakan ini sebagai kejahatan ekonomi serius. (Bisnis.com)
Presiden merujuk laporan kerugian ekonomi negara akibat praktik tersebut mencapai Rp100 triliun per tahun. Ia menyebut angka ini sebagai beban bagi pemerintah yang tengah berupaya mengumpulkan pendapatan pajak dan bea cukai. (Bisnis.com)
“Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 4–5 kelompok usaha,” ungkap Prabowo, sambil menegaskan bahwa modal negara tersedot oleh praktik curang ini. (Bisnis.com)
Dalam pidatonya, ia menyebut aksi penipuan ini sebagai pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat, karena dilakukan saat pemerintah memperluas program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak. (https://economy.okezone.com/)
Prabowo menamakan kondisi itu “serakahnomics” atau “vampir ekonomi,” sebagai sindiran bagi pengusaha serakah yang menghisap perekonomian rakyat. “Ini bukan mahzab ekonomi, ini keserakahan,” ujar Presiden. (https://economy.okezone.com/)
Dia juga menyatakan tidak akan ragu memanfaatkan sumber hukum, termasuk Majelis Agung, untuk menertibkan penggilingan padi dan distributor beras. (IDN Times)
Prabowo menyampaikan bahwa upaya penggalangan dana negara melalui pajak dan bea cukai telah dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, kerugian besar dari skema pencampuran dan eksploitasi padi menjadi tidak dapat ditolerir. (Murianews, Bisnis.com)
Ia meminta agar aparat hukum tidak hanya memanggil, tetapi langsung menindak—mengembalikan dana kerugian atau menyita aset langsung untuk diserahkan pada koperasi desa. (Bisnis.com)
Dalam perannya sebagai presiden yang disumpah di depan rakyat, Prabowo menegaskan kesetiaannya pada Undang‑Undang Dasar dan aturan nasional, menolak praktik yang merusak kedaulatan ekonomi negara. (Murianews)
Selain itu, ia menghubungkan persoalan ini dengan keberlanjutan program MBG, menegaskan bahwa dana yang hilang bisa dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. (Bloomberg Technoz, https://economy.okezone.com/)
Program Makan Bergizi Gratis diakui Prabowo akan dipercepat distribusinya secara nasional, sebagai bentuk pelindung terhadap rakyat kecil yang terdampak praktik yang tidak adil tersebut. (Antara News Bengkulu)
Selama ini, kata Prabowo, petani dan nelayan adalah pihak yang menderita paling dalam akibat ketidakpatuhan pengusaha dalam rantai pangan. Kondisi tersebut jika dibiarkan bisa mengganggu stabilitas kedaulatan pangan nasional. (https://economy.okezone.com/, Bloomberg Technoz)
Merespons kondisi ini, pemerintah melalui Satgas Pangan telah mengidentifikasi ratusan merek beras yang tidak memenuhi standar, menunjukkan gejala pencampuran kemasan saat stok melimpah. (Radarindo)
Prabowo menyatakan keyakinan kepada Kapolri dan Jaksa Agung bahwa mereka akan menegakkan hukum sesuai sumpah mereka untuk melindungi rakyat. (Bloomberg Technoz)
Dengan tegas, ia berkata akan menganggap para pelaku ini sebagai pengkhianat bangsa, sehingga aparat harus bertindak tanpa pandang bulu. (Bisnis.com)
Ancaman Penindakan Tegas
Aparat diminta menindak langsung oknum jika terbukti bersalah, termasuk penyitaan dan pengembalian kerugian yang ditimbulkan.
Kerugian Negara dan Prioritas Program
Angka kerugian Rp100 triliun per tahun disebut sebagai salah satu hambatan saat negara tengah membiayai program sosial dan infrastruktur.
Aparat hukum perlu segera menindak kejadian ini secara transparan, mengedepankan restitusi bagi negara dan masyarakat.
Pemerintah harus memperketat pengawasan rantai distribusi padi serta menetapkan sanksi cepat agar efek jera berlaku.
Percepatan program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi jaring pengaman sosial selama penanganan kasus berlangsung.
Koperasi desa yang mengambil alih penggilingan dapat dikelola dengan prinsip pemerataan dan keterbukaan.
Kesinambungan kedaulatan pangan akan tercapai apabila kolaborasi negara, aparat, dan masyarakat berjalan sinergis. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
