Thailand-Kamboja Sepakat Gencatan Senjata, Ini Syaratnya

Surin EKOIN.CO – Thailand dan Kamboja sepakat gencatan senjata diwarnai syarat khusus yang disebutkan dalam rencana ASEAN yang dipimpin Malaysia. Dalam konflik yang berlangsung sejak akhir Juli 2025, negara-negara anggota ASEAN menyerukan penghentian pertempuran sambil membuka jalan untuk diplomasi.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mendukung proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN  Namun, Thailand kemudian menarik dukungan awalnya, meski menyatakan bersedia membahas proposal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan

setelah bentrokan senjata berat selama dua hari, termasuk penggunaan artileri, yang menyebar di sejumlah lokasi sepanjang perbatasan 817 km antara kedua negara

Jumlah korban tewas mencapai 32 orang, sebagian besar warga sipil dari Thailand, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi dari daerah-daerah terdampak di provinsi perbatasan seperti Surin dan Oddar Meanchey

Konflik ini memicu kekhawatiran internasional, termasuk permintaan dari Dewan Keamanan PBB dan seruan dari AS, Cina, serta ASEAN agar kedua pihak menahan diri dan mencari solusi diplomatik

Thailand menyatakan lebih memilih dialog bilateral langsung daripada mediasi pihak ketiga hingga semua mekanisme bilateral habis diterapkan

Thailand menyampaikan apresiasi atas usulan ASEAN, tetapi menegaskan bahwa gencatan senjata hanya dapat diberlakukan jika kondisi di lapangan sudah kondusif, dengan penekanan pada keselamatan warga Thailand

Phumtham Wechayachai menuduh Kamboja melakukan serangan tanpa diskriminasi yang membahayakan warga sipil, meski Thailand mengklaim tetap menahan diri

Kamboja melalui duta besar di PBB, Chhea Keo, menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai

Malaysia sebagai Ketua ASEAN berperan aktif memfasilitasi komunikasi antara para pemimpin Thailand dan Kamboja, dan menyambut perkembangan bahwa kedua pihak membuka kemungkinan membahas usulan tersebut

Meski kedua negara sempat menyetujui penarikan pasukan ke posisi sebelum bentrokan Mei lalu, eskalasi terbaru pada akhir Juli membuat semua upaya meredam konflik sebelumnya menjadi tidak cukup efektif

Thailand telah menutup sebagian besar perlintasan perbatasannya dengan Kamboja, meski beberapa checkpoint di provinsi Sa Kaeo secara temporer dilonggarkan untuk mendukung kebutuhan mendesak seperti medis dan pelajar

Sementara itu, Kamboja membalas dengan kebijakan melarang tayangan drama Thailand dan membatasi akses internet terkait sebagai reaksi atas ketegangan diplomatik dan militer sebelumnya

Dalam pertemuan darurat DK PBB tertutup, anggota dewan menyerukan kedua pihak untuk meredam perseteruan dan kembali kepada solusi diplomatik, tanpa mengeluarkan pernyataan publik formal

Kedua negara kini menghadapi tekanan global untuk mengakhiri pertikaian dan membangun kembali jalur komunikasi yang stabil demi menghindari konflik regional yang lebih luas dan berlarut-larut.

Syarat Gencatan Senjata ASEAN

Dalam rencana yang dikemukakan oleh Ketua ASEAN Malaysia, gencatan senjata harus memenuhi syarat “keadaan lapangan yang sesuai” dan menghormati keselamatan sipil Thailand. Thailand hanya akan mempertimbangkan jika situasi mendukung dan tidak ada serangan lanjutan dari Kamboja

Kamboja mendukung gencatan tanpa syarat sebagai prasyarat utama, menuntut penghentian total permusuhan dan dialog damai melalui Dewan Keamanan PBB atau ASEAN

Mekanisme Penyelesaian dan Dialog

Thailand menegaskan bahwa mekanisme bilateral belum sepenuhnya dijalankan, sehingga mediasi pihak ketiga belum perlu dilakukan saat ini, meski tetap terbuka dalam jangka panjang

Malaysia menyatakan siap memfasilitasi dialog jika kedua pihak sepakat; Anwar Ibrahim menyebut sudah berbicara langsung dengan Hun Manet dan Phumtham Wechayachai mengenai gencatan senjata dan diplomasi

Kamboja sebelumnya menyampaikan akan membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional jika diplomasi gagal mencapai kesepakatan permanen  pada Juni lalu menjadi modal awal, meski saat ini semua pihak dinilai perlu bekerja kembali melalui Joint Border Commission dan kanal bilateral resmi untuk menyusun kerangka perdamaian yang berkelanjutan  diperlonggar secara selektif, memberi ruang bagi masyarakat dan perdagangan penting sembari menunggu stabilitas masing-masing negara

situasi saat ini sangat bergantung pada itikad baik kedua pihak untuk menerjemahkan syarat gencatan senjata menjadi langkah nyata di lapangan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Penting untuk memperkuat komunikasi langsung antar pejabat kedua negara sebagai fondasi utama dialog damai.
Mengimplementasikan gencatan senjata dengan pengawasan lapangan independen membantu membangun kepercayaan.
ASEAN dan PBB perlu terus memonitor situasi dan menjaga netralitas dalam memfasilitasi negosiasi.
Fokus pemulangan pengungsi dan rehabilitasi wilayah terdampak sebaiknya diutamakan untuk mencegah krisis kemanusiaan.
Kesepakatan jangka panjang hanya mungkin tercapai melalui dialog yang tulus dan itikad baik kedua belah pihak.(*)