EKOIN.CO
  • BERANDA
  • EKOBIS
    • EKONOMI
    • KEUANGAN
    • INDUSTRI
    • INFRASTRUKTUR
    • PERTANIAN
    • PROPERTI
    • UMKM
    • PROFIL
    • ENERGI
  • PERISTIWA
    • INTERNASIONAL
    • NASIONAL
    • MEGAPOLITAN
    • KRIMINAL
    • OPINI
    • SOSIAL
    • BREAKING NEWS
    • LINGKUNGAN
  • POLKUM
    • POLITIK
    • HUKUM
    • LIPUTAN KHUSUS
    • CEK FAKTA
    • BERITA FOTO
    • BERITA VIDEO
  • HIBURAN
    • KEGIATAN
    • DESTINASI
    • KESEHATAN
    • KULINER
    • OTOMOTIF
    • SELEBRITI
    • MUSIK
  • RAGAM
    • EBOOK
    • EDUKASI
    • HIKMAH
    • SENI & BUDAYA
    • TIPS
    • OLAHRAGA
    • TEKNOLOGI
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
EKOIN.CO
  • BERANDA
  • EKOBIS
    • EKONOMI
    • KEUANGAN
    • INDUSTRI
    • INFRASTRUKTUR
    • PERTANIAN
    • PROPERTI
    • UMKM
    • PROFIL
    • ENERGI
  • PERISTIWA
    • INTERNASIONAL
    • NASIONAL
    • MEGAPOLITAN
    • KRIMINAL
    • OPINI
    • SOSIAL
    • BREAKING NEWS
    • LINGKUNGAN
  • POLKUM
    • POLITIK
    • HUKUM
    • LIPUTAN KHUSUS
    • CEK FAKTA
    • BERITA FOTO
    • BERITA VIDEO
  • HIBURAN
    • KEGIATAN
    • DESTINASI
    • KESEHATAN
    • KULINER
    • OTOMOTIF
    • SELEBRITI
    • MUSIK
  • RAGAM
    • EBOOK
    • EDUKASI
    • HIKMAH
    • SENI & BUDAYA
    • TIPS
    • OLAHRAGA
    • TEKNOLOGI
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
EKOIN.CO
Beranda PERISTIWA INTERNASIONAL
Industri Otomotif Thailand Terancam Impor Bebas Thaksin Desak Tarif Tinggi

Industri Otomotif Thailand Terancam Impor Bebas Thaksin Desak Tarif Tinggi

Thailand tertekan kendaraan listrik impor. Thaksin minta pajak lokal diterapkan.

Akmal Solihannoer oleh Akmal Solihannoer
29 Juli 2025
Kategori INTERNASIONAL, PERISTIWA
0
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

Bangkok EKOIN.CO – Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ancaman yang dihadapi industri otomotif nasional akibat perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani sekitar dua dekade lalu. Perjanjian tersebut membuat kendaraan listrik impor dari negara mitra terkena tarif 0 persen, sehingga industri otomotif dalam negeri mengalami tekanan besar.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Thaksin menyatakan bahwa Thailand harus segera menetapkan tarif cukai tinggi terhadap kendaraan listrik impor yang memiliki kandungan lokal rendah. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting guna melindungi manufaktur otomotif domestik yang kini terancam oleh arus bebas kendaraan listrik dari luar negeri.

Dalam laporan Bangkok Post, Thaksin menyebut bahwa “Kendaraan listrik impor harus diwajibkan mengandung tingkat minimum kandungan lokal Thailand untuk melindungi industri dalam negerinya.” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran atas dampak jangka panjang dari kebijakan perdagangan bebas yang sudah berlangsung selama dua puluh tahun.

Efek Perjanjian Bebas ASEAN-Tiongkok Terhadap Industri Thailand

Thailand diketahui memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara, termasuk Tiongkok. Perjanjian ini telah menetapkan tarif impor nol persen untuk kendaraan, termasuk kendaraan listrik. Dampak dari perjanjian tersebut terasa signifikan saat kendaraan listrik asing membanjiri pasar domestik tanpa hambatan bea masuk.

Berita Menarik Pilihan

Wajah Cantik Ternyata Kurir Sabu, NE Tertangkap Tangan Transaksi di Pinggir Jalan Puma Raya

Didampingi Haris Azhar, Pandji Pragiwaksono Datangi Polda Metro Terkait Kontroversi Stand-Up ‘Mens Rea’

Menurut sumber dari Kementerian Keuangan Thailand, pemerintah akan mulai memberlakukan pajak cukai berbasis kandungan lokal pada kendaraan, dimulai dari kategori truk pikap. Langkah ini diambil guna memacu produksi kendaraan dengan kandungan komponen dalam negeri, sekaligus mendorong produsen asing untuk berinvestasi dalam fasilitas manufaktur lokal.

Thailand kini berupaya untuk menyesuaikan kembali struktur perpajakan kendaraan, agar mampu bersaing secara adil. Dalam kebijakan terbarunya, pada bulan Mei lalu, pemerintah dilaporkan akan merevisi struktur pajak untuk kendaraan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), yang akan mulai berlaku pada 2026.

Rencana Pajak Baru Demi Industri Otomotif Nasional

Revisi pajak untuk PHEV tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Thailand dalam mengembangkan industri otomotif nasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan yang diproduksi di dalam negeri, bukan dari impor.

Selain itu, kebijakan fiskal baru ini diharapkan mampu menarik investor asing untuk membangun pabrik dan rantai pasokan di Thailand. Pemerintah ingin memastikan bahwa Thailand tetap menjadi pusat produksi kendaraan di kawasan Asia Tenggara.

Thailand selama ini dikenal sebagai “Detroit-nya Asia” karena menjadi basis produksi berbagai merek kendaraan global. Namun, dengan arus bebas kendaraan listrik impor akibat perjanjian dagang lama, posisi ini kini terancam.

Thaksin menilai, jika tidak segera diambil langkah tegas, industri otomotif Thailand bisa tergerus. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar tidak hanya memberlakukan tarif, tetapi juga memberi insentif kepada produsen lokal.

Langkah pengenaan cukai berdasarkan kandungan lokal ini dipandang penting untuk menjaga keseimbangan antara perdagangan bebas dan perlindungan industri dalam negeri. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penyesuaian tarif, tetapi juga memperkuat kebijakan industrialisasi berkelanjutan.

Sementara itu, berbagai pihak menilai bahwa perjanjian bebas dengan Tiongkok yang ditandatangani 20 tahun lalu kini perlu dievaluasi. Perubahan lanskap ekonomi global dan teknologi otomotif menuntut penyesuaian regulasi yang berpihak pada pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Thailand kini sedang mengkaji berbagai opsi untuk memperbaiki struktur tarif impor, agar kendaraan yang masuk ke negara itu benar-benar membawa manfaat bagi ekonomi domestik, termasuk transfer teknologi dan lapangan kerja.

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan diperkirakan akan mengeluarkan aturan resmi mengenai tarif cukai baru. Prioritas utama adalah memastikan bahwa kendaraan listrik yang dijual di Thailand memiliki komponen lokal dalam jumlah tertentu.

Sejumlah pengamat menilai, penerapan tarif cukai berbasis kandungan lokal akan memacu industri suku cadang dalam negeri. Ini juga memberi peluang bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok otomotif global.

Kesimpulan dari kebijakan ini adalah untuk menjadikan Thailand tidak hanya sebagai pasar kendaraan listrik, tetapi juga sebagai produsen dan eksportir utama kendaraan listrik dengan nilai tambah tinggi.

Langkah ini juga sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Thailand sebagai hub produksi kendaraan listrik di kawasan ASEAN, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Sebagai bagian dari kebijakan reformasi industri, Thailand diharapkan dapat menyeimbangkan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan sektor strategis. Hal ini penting guna menjaga kemandirian ekonomi dan daya saing industri nasional.

Industri otomotif memiliki peran vital dalam perekonomian Thailand, dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan lapangan kerja. Oleh karena itu, segala kebijakan terkait sektor ini menjadi perhatian nasional.

Keseimbangan antara perdagangan bebas dan perlindungan industri lokal menjadi tantangan utama bagi pemerintah Thailand saat ini. Langkah-langkah strategis yang diambil ke depan akan menentukan arah masa depan sektor otomotif nasional.

Thailand kini berada di persimpangan penting dalam menentukan masa depan industrinya. Kebijakan perpajakan dan tarif cukai akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah menavigasi perubahan ekonomi global.

Pemerintah Thailand harus mempercepat proses reformasi regulasi untuk memberikan kepastian bagi investor dan pelaku industri. Tanpa langkah cepat, risiko kehilangan daya saing akan semakin besar.

Konsumen di Thailand juga diharapkan akan menerima manfaat dari perubahan ini, baik dalam bentuk harga yang kompetitif maupun pilihan produk lokal yang berkualitas.

Kebijakan tarif berdasarkan kandungan lokal juga sejalan dengan tren global menuju ekonomi hijau dan produksi berkelanjutan. Ini membuka peluang bagi inovasi dalam industri otomotif nasional.

Secara keseluruhan, tantangan dan peluang ini harus dikelola dengan kebijakan yang tepat, agar Thailand tetap menjadi pemain kunci di industri otomotif global.

(*)


 

Tags: industri otomotifkendaraan listrikperjanjian dagangtarif imporThailandThaksin Shinawatra
Post Sebelumnya

Indonesia Tawar Turun Tarif AS Jadi 10 Persen

Post Selanjutnya

Boyamin Saiman Bantu Buru Buron Korupsi

Akmal Solihannoer

Akmal Solihannoer

Berita Terkait

Kanit Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Ari Purwanto.

Wajah Cantik Ternyata Kurir Sabu, NE Tertangkap Tangan Transaksi di Pinggir Jalan Puma Raya

oleh Aminuddin Sitompul
6 Februari 2026
0

Dari tangan NE, polisi menyita sabu seberat 1,04 kilogram serta satu unit telepon seluler berikut kartu SIM yang diduga digunakan...

Kominika Pandji Pragiwaksono tiba di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Foto: Amsi

Didampingi Haris Azhar, Pandji Pragiwaksono Datangi Polda Metro Terkait Kontroversi Stand-Up ‘Mens Rea’

oleh Aminuddin Sitompul
6 Februari 2026
0

Diketahui, Pandji kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut materi stand-up comedy 'Mens Rea' yang dibawakannya. Laporan terhadap Pandji kali ini dilayangkan...

Plt. Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Roy Hardi Siahaan saat menunjukkan barang bukti sabu seberat 160 kg dan ganja 200 kg hasil tangkapan di jaringan Aceh-Medan, Kamis (5/2/2026). Operasi besar-besaran ini diperkirakan menyelamatkan jutaan generasi muda Indonesia dari ancaman zat adiktif. (Foto: Humas BNN RI/Ekoin.co)

Penyelundupan Narkoba Terbesar Awal 2026, Melibatkan Jaringan Lintas Negara

oleh Hasrul Ekoin
6 Februari 2026
0

BNN memperkirakan penggagalan peredaran narkoba dalam jumlah besar ini berpotensi menyelamatkan lebih dari satu juta orang dari bahaya penyalahgunaan. Negara...

Datangi Polda Metro, Refly Harun dan Roy Suryo Cs Minta 709 Salinan Perkara Ijazah Palsu Jokowi

Datangi Polda Metro, Refly Harun dan Roy Suryo Cs Minta 709 Salinan Perkara Ijazah Palsu Jokowi

oleh Aminuddin Sitompul
5 Februari 2026
0

Jakarta, Ekoin.co - Tiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma,...

Post Selanjutnya
Boyamin Saiman Bantu Buru Buron Korupsi

Boyamin Saiman Bantu Buru Buron Korupsi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKOIN.CO

EKOIN.CO - Media Ekonomi Nomor 1 di Indonesia

  • REDAKSI
  • IKLAN
  • MEDIA CYBER
  • PETA SITUS
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • PERSYARATAN LAYANAN
  • KODE ETIK JURNALISTIK

© 2025 EKOIN.CO
Media Ekonomi No. 1 di Indonesia
Developed by logeeka.id.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERANDA
  • EKOBIS
    • EKONOMI
    • KEUANGAN
    • INDUSTRI
    • INFRASTRUKTUR
    • PERTANIAN
    • PROPERTI
    • UMKM
    • PROFIL
    • ENERGI
  • PERISTIWA
    • INTERNASIONAL
    • NASIONAL
    • MEGAPOLITAN
    • KRIMINAL
    • OPINI
    • SOSIAL
    • BREAKING NEWS
    • LINGKUNGAN
  • POLKUM
    • POLITIK
    • HUKUM
    • LIPUTAN KHUSUS
    • CEK FAKTA
    • BERITA FOTO
    • BERITA VIDEO
  • HIBURAN
    • KEGIATAN
    • DESTINASI
    • KESEHATAN
    • KULINER
    • OTOMOTIF
    • SELEBRITI
    • MUSIK
  • RAGAM
    • EBOOK
    • EDUKASI
    • HIKMAH
    • SENI & BUDAYA
    • TIPS
    • OLAHRAGA
    • TEKNOLOGI

© 2025 EKOIN.CO
Media Ekonomi No. 1 di Indonesia
Developed by logeeka.id.