Jakarta, Ekoin.co – Usai dinyatakan bebas dari hukuman penjara setelah menerima abolisi dari Presiden, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan majelis hakim yang memvonisnya ke Mahkamah Agung (MA), pada Senin (4/7/2025) di Gedung MA, Jakarta Pusat.
Langkah tersebut ditempuh Tom bukan hanya sebagai bentuk pembelaan atas vonis 4,5 tahun penjara yang diterimanya, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi atas sistem hukum. Zaid Mushafi, pengacara Tom, menyampaikan bahwa pihaknya ingin proses hukum ke depan tidak lagi menyimpang dari asas keadilan.
“Kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses apa namanya sebagai bentuk kritik ya dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi ini proses,” ujar Zaid saat ditemui di lokasi.
Ia menegaskan bahwa kliennya merasa didukung masyarakat selama menjalani proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga vonis. Menurutnya, proses peradilan tidak seharusnya memperlakukan seseorang seolah sudah bersalah sejak awal.
Laporkan Hakim hingga Auditor
Zaid menyebut bahwa seluruh majelis hakim yang mengadili perkara Tom dilaporkan ke Mahkamah Agung karena tidak ada satu pun dissenting opinion dalam putusan. Ia menyoroti seorang hakim anggota yang dianggap mengabaikan prinsip praduga tak bersalah.
“Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya,” tegas Zaid.
Selain ke Mahkamah Agung, laporan juga ditujukan ke Komisi Yudisial (KY) dengan harapan adanya tindakan korektif terhadap penegak hukum. Tom juga menyampaikan laporan terhadap tim audit kerugian negara ke BPKP dan Ombudsman.
Pengacara lain, Ari Yusuf Amir, memperkuat langkah hukum tersebut. Ia menilai bahwa perhitungan kerugian negara dalam kasus kliennya bermasalah dan tidak akurat.
“Auditnya salah. Tidak profesional,” kata Ari kepada awak media.
Presiden Berikan Abolisi
Sebelumnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto. Keputusan ini menjadi perbincangan luas karena menyangkut eks pejabat dan mantan menteri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan diambil dengan mempertimbangkan suasana kebatinan bangsa.
“Bukan berarti kita akan membiarkan praktik-praktik korupsi, tidak. Tapi dalam dua kasus ini yang nuansanya lebih banyak ke masalah politik,” jelas Prasetyo.
Ia juga menambahkan pentingnya stabilitas politik dan sosial demi pembangunan nasional. Menurutnya, energi bangsa tidak boleh tersita oleh konflik politik yang tidak produktif.
“Jangan energinya kita kurangi untuk hal-hal yang kurang produktif,” tegasnya saat menyampaikan pernyataan resmi dari Istana.
