Tel Aviv EKOIN.CO – Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, dikabarkan mendesak diakhirinya perang di Jalur Gaza melalui kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam percakapan tertutup, sebagaimana dilaporkan Radio Angkatan Darat Israel pada Senin, 4 Agustus 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Zamir menyampaikan bahwa militer saat ini beroperasi tanpa “strategi yang jelas”, dan menyerukan kepada para pemimpin politik untuk segera merumuskan rencana strategis ke depan. Ia menyebut ketidakjelasan instruksi dari otoritas politik telah menciptakan ketidakpastian dalam tubuh militer.
Seruan Zamir terhadap kepemimpinan politik
Dalam laporannya, Radio Angkatan Darat Israel mengungkapkan bahwa Zamir mengkritik belum diadakannya pertemuan kabinet dalam waktu cukup lama. Hal ini mengakibatkan militer Israel kesulitan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam operasi militer di Gaza. “Instruksi dari tingkat politik tidak jelas,” kata Zamir seperti dikutip dari Middle East Monitor pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Zamir menyatakan bahwa Israel harus membuka jalan bagi upaya diplomatik dan memanfaatkan posisi strategis saat ini untuk mencapai kesepakatan damai. Ia menyatakan, “Posisi Israel masih bisa dilunakkan, dan upaya harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Bahkan jika dicapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, tentara sudah siap menghadapi skenario tersebut dengan segala konsekuensinya.”
Zamir menegaskan bahwa kontrol atas wilayah-wilayah penting di perbatasan Jalur Gaza tetap dapat dipertahankan dalam perjanjian masa depan. Namun, ia memperingatkan bahwa keberadaan jangka panjang tanpa rencana strategis akan mengancam keselamatan prajurit dan memberi keuntungan pada taktik perang gerilya Hamas.
Risiko jangka panjang bagi militer Israel
Menurut Zamir, keberlanjutan operasi militer di Gaza tanpa kejelasan strategi akan membawa dampak serius. Ia menyampaikan bahwa pendekatan militer tanpa visi strategis justru akan membuat tentara kewalahan menghadapi perang gerilya di lingkungan padat penduduk. Dalam kondisi ini, nyawa prajurit menjadi taruhan utama.
Zamir menjelaskan bahwa jika kesepakatan damai gagal dicapai, maka Israel memiliki dua opsi utama. Pertama, menduduki seluruh wilayah Jalur Gaza, sebuah operasi yang diperkirakan memakan waktu beberapa bulan. Selain itu, proses “pembersihan” wilayah tersebut, baik di permukaan maupun di terowongan bawah tanah, bisa berlangsung selama bertahun-tahun.
Opsi kedua adalah mengepung dan menguras kawasan permukiman di Jalur Gaza. Namun, menurutnya, pendekatan ini hanya akan melelahkan tentara Israel dan meningkatkan risiko pertempuran intensif dengan Hamas yang menggunakan taktik perang gerilya.
Zamir menilai kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi berat, baik dari sisi kemanusiaan maupun sumber daya militer. Ia menekankan perlunya pendekatan alternatif yang mengutamakan diplomasi dan keselamatan jangka panjang.
Dalam laporan Radio Angkatan Darat, disampaikan bahwa Eyal Zamir merupakan tokoh senior militer yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, pernyataannya dianggap mencerminkan kekhawatiran serius dalam kalangan militer Israel terkait kelanjutan perang di Gaza.
Situasi di Jalur Gaza sendiri saat ini masih diliputi ketegangan, dengan pertempuran sporadis yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, pernyataan Zamir menjadi sorotan karena menandakan kemungkinan perubahan sikap dari kalangan militer terhadap keberlanjutan konflik.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Israel terkait seruan Eyal Zamir tersebut. Namun, media lokal mencatat bahwa tekanan dari kalangan militer bisa memengaruhi keputusan politik dalam beberapa pekan ke depan.
Konflik di Jalur Gaza telah berlangsung berbulan-bulan dan menyebabkan ribuan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Seruan gencatan senjata dari pihak militer dapat menjadi sinyal penting menuju solusi damai, jika disambut dengan langkah politik konkret.
Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, masyarakat internasional terus mendorong tercapainya gencatan senjata permanen dan solusi damai antara Israel dan Hamas. Pernyataan Eyal Zamir dinilai bisa membuka ruang dialog lebih luas di tingkat diplomatik.
Zamir juga menegaskan kesiapan militer Israel untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk kesepakatan yang mungkin tercapai, termasuk pengurangan operasi militer di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari konflik jangka panjang yang tak berujung.
Upaya untuk meredakan ketegangan di Gaza juga tengah dilakukan oleh beberapa negara mediator, seperti Mesir dan Qatar, yang berusaha memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Pernyataan Zamir dapat memperkuat posisi para mediator dalam mengupayakan penyelesaian konflik.
dari situasi ini menunjukkan bahwa militer Israel menyadari keterbatasan operasi tanpa dukungan strategi politik jangka panjang. Dukungan terhadap gencatan senjata menjadi pilihan realistis dalam kondisi medan tempur yang kompleks seperti Gaza.
Jika kepemimpinan politik Israel merespons seruan militer ini, maka jalan menuju perdamaian bisa menjadi lebih terbuka. Kesiapan militer untuk menerima konsekuensi dari gencatan senjata menjadi sinyal penting bagi stabilitas regional.
dari berbagai pihak menunjukkan pentingnya evaluasi strategi perang dan mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan konflik Gaza. Keselamatan prajurit dan warga sipil harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil.
Pemerintah Israel diharapkan segera menyusun langkah konkret, baik dalam bentuk dialog politik internal maupun melalui perundingan dengan mediator internasional. Keterlibatan aktif komunitas internasional sangat penting untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Langkah ke depan perlu didasarkan pada perencanaan jangka panjang yang matang, termasuk dalam hal keamanan, politik, dan pembangunan di wilayah Gaza. Setiap pendekatan harus mempertimbangkan implikasi kemanusiaan dan stabilitas kawasan secara menyeluruh. ( * )
