Laut Sulawesi atau Blok Ambalat? Malaysia Tegaskan Penolakan Istilah Indonesia

Jakarta, EKOIN.CO – Penolakan Malaysia terhadap penggunaan istilah Blok Ambalat yang biasa digunakan oleh Indonesia, untuk menyebut wilayah di Laut Sulawesi yang bersengketa, kembali memicu perdebatan. Wilayah tersebut terletak di tenggara negara bagian Sabah, Malaysia, dan di sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Isu ini sempat membuat riuh selama sepekan terakhir, bahkan mendorong respons dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan, “perlu penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak.”

Kronologi peristiwa ini berawal dari pidato Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, di Dewan Rakyat Malaysia. Sebagaimana dimuat dalam Malay Mail, ia menegaskan kembali hak kedaulatan Malaysia atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7. Ia juga menolak penggunaan istilah ‘Ambalat’ oleh Indonesia untuk menggambarkan wilayah yang disengketakan. Mohamad Hasan menjelaskan bahwa istilah Ambalat digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan klaim mereka atas wilayah tersebut.

“Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002,” ujarnya.

Ia kemudian menambahkan, “Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat.”

Menlu yang akrab disapa Tok Mat tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan kejelasan dan mencegah isu ini dipolitisasi atau dieksploitasi, terutama sebagai materi kampanye menjelang pemilihan umum negara bagian. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk memberikan pengarahan kepada Anggota Parlemen dan anggota dewan negara bagian Sabah. “Jika ada permintaan, Kementerian siap mengatur waktu yang tepat untuk pengarahan guna memastikan semua pihak memahami masalah ini,” tambahnya.

Sebelumnya, mengutip Channel News Asia (CNA), Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim telah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di tengah berlangsungnya negosiasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia dalam forum konsultasi tahunan ke-13 pada 29 Juli lalu.

“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar saat kunjungannya ke Kota Kinabalu, seperti yang juga dikutip dari laman Malay Mail.

Pada 27 Juni lalu, Anwar dan Prabowo bertemu di Jakarta. Kedua pemimpin tersebut sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa, meskipun belum ada kesepakatan final. “Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ungkap Anwar.

Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengemukakan perlunya koreksi terhadap keterangan yang disampaikan oleh Menlu Malaysia. Ia menyoroti istilah “kedaulatan” (sovereignty) yang digunakan Malaysia untuk mengklaim Blok ND-6 dan ND-7.

“Padahal Blok ND-6 dan ND-7 yang diklaim Malaysia tidak berada di wilayah laut teritorial Malaysia,” tegasnya.

Hikmahanto menjelaskan bahwa Blok tersebut berada di Landas Kontinen (Continental Shelf), di mana yang dapat diklaim adalah “hak berdaulat” (sovereign right). Menurutnya, istilah yang dipakai Menlu Malaysia semata-mata berasal dari perspektif Malaysia. “Karena negara itu tidak mengakui klaim Landas Kontinen Indonesia di Blok Ambalat, maka istilah Ambalat tidak digunakan,” jelasnya. Sebaliknya, Hikmahanto menegaskan, Indonesia harus konsisten menyebutnya sebagai Blok Ambalat.

“Sengketa perbatasan di Landas Kontinen kedua negara karena Blok Ambalat yang diklaim oleh Indonesia dan Blok ND-6 dan ND-7 yang diklaim oleh Malaysia terdapat irisan. Irisan inilah yang oleh kedua Pemimpin negara disepakati untuk dikerjasamakan (joint development),” pungkasnya.