Netanyahu Tegaskan Gaza Dikelola Negara Arab

Yerusalem EKOIN.CO – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Gaza tidak akan berada di bawah kekuasaan Israel setelah perang melawan Hamas berakhir. Dalam wawancara eksklusif dengan Fox News pada Kamis, 7 Agustus 2025, ia menyatakan wilayah tersebut akan diserahkan kepada negara-negara Arab tetangga untuk dikelola.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Netanyahu menuturkan, tujuan utama operasi militer Israel di Gaza adalah menghapuskan kekuasaan Hamas, membebaskan warga sipil dari pengaruh kelompok tersebut, dan memastikan wilayah itu dikelola oleh pemerintahan sipil yang tidak memusuhi Israel.

Menurutnya, Israel hanya akan mempertahankan garis keamanan yang strategis demi melindungi negaranya, tanpa membentuk pemerintahan baru di Gaza. Ia menampik anggapan bahwa Israel berencana menguasai wilayah tersebut secara permanen.

“Tujuan kami adalah menyingkirkan Hamas, membebaskan warga Gaza dari Hamas, lalu menyerahkannya ke pemerintahan sipil yang bukan Hamas dan tidak memusuhi Israel,” kata Netanyahu, seperti dikutip dari RT.

Rencana Pasca Perang di Gaza

Israel pernah mengendalikan Gaza sejak 1967 sebelum akhirnya mundur pada 2005. Pengalaman itu menjadi dasar bagi Netanyahu untuk menolak opsi pendudukan penuh setelah konflik kali ini berakhir.

Awal Agustus 2025, sejumlah media Israel melaporkan bahwa Netanyahu sempat mempertimbangkan untuk mencari persetujuan kabinet terkait rencana menduduki Gaza sepenuhnya. Namun, ide tersebut mendapatkan penolakan tegas dari pihak militer Israel.

Konflik bersenjata terbaru antara Hamas dan Israel dimulai pada Oktober 2023 setelah serangan mendadak Hamas di Israel selatan. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan 250 orang disandera.

Sejak saat itu, serangan balasan Israel berlanjut dan menyebabkan kerusakan luas di Gaza. Otoritas kesehatan setempat melaporkan lebih dari 60.000 korban jiwa di pihak Palestina selama konflik berlangsung.

PBB, organisasi kemanusiaan, dan sejumlah negara Eropa mengecam keras serangan yang disebut membabi buta terhadap pemukiman sipil di Gaza. Mereka juga menuduh Israel menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Tekanan Internasional dan Upaya Diplomasi

Sejumlah negara Arab dan pihak internasional menekan Israel untuk mengakhiri serangan dan mencari solusi diplomatis. Mesir, Yordania, dan Qatar disebut-sebut menjadi kandidat potensial yang akan dilibatkan dalam pengelolaan Gaza pasca perang.

Dalam wawancara yang sama, Netanyahu menegaskan bahwa proses transisi pemerintahan di Gaza harus dipastikan aman dari pengaruh Hamas. Ia menilai keterlibatan negara-negara Arab merupakan kunci untuk mencapai stabilitas.

Sementara itu, juru bicara Hamas menyebut pernyataan Netanyahu sebagai propaganda yang tidak menyentuh akar masalah. Menurut Hamas, upaya Israel mengatur masa depan Gaza adalah bentuk intervensi terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Para analis menilai bahwa skenario pengelolaan Gaza oleh negara Arab akan membutuhkan dukungan finansial dan politik internasional. Namun, masih ada keraguan apakah pihak-pihak tersebut siap mengambil tanggung jawab di tengah kondisi krisis kemanusiaan yang parah.

PBB terus menyerukan gencatan senjata dan membuka jalur aman bagi distribusi bantuan. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa kondisi di Gaza sudah berada pada “titik kehancuran total” dan memerlukan intervensi segera.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat membahas perkembangan situasi Gaza. Dalam forum ini, akan dibahas kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian untuk membantu proses transisi.

Netanyahu menutup wawancaranya dengan menekankan bahwa keamanan Israel tetap menjadi prioritas. “Kami ingin memastikan Gaza tidak lagi menjadi pangkalan teror terhadap Israel,” ujarnya.

Namun, berbagai pihak mempertanyakan bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan tanpa memperburuk penderitaan warga Gaza. Banyak pengamat menilai tantangan terbesar adalah membangun kembali kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Ketidakpastian masih menyelimuti masa depan Gaza, sementara pertempuran di lapangan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Krisis kemanusiaan yang berlangsung membuat situasi semakin mendesak untuk segera dicari jalan keluar yang berkelanjutan.

Pemerintah Israel belum mengumumkan secara resmi negara Arab mana yang akan mengambil peran dalam pengelolaan Gaza. Keputusan akhir kemungkinan akan melibatkan pembicaraan intensif dengan mitra regional dan internasional.

Sementara itu, masyarakat internasional menunggu perkembangan lebih lanjut sambil berharap agar konflik ini dapat berakhir dan membuka jalan menuju perdamaian yang lebih permanen di kawasan tersebut.

Dalam kondisi yang penuh ketegangan ini, suara dari para pemimpin dunia terus bergema, mendorong agar kedua pihak menurunkan eskalasi dan memulai pembicaraan damai yang nyata.

pernyataan Netanyahu menjadi titik penting dalam diskusi masa depan Gaza, namun masih jauh dari kepastian. Langkah-langkah diplomasi yang matang diperlukan untuk memastikan wilayah tersebut tidak kembali terjerumus ke dalam siklus kekerasan.

Keputusan Israel untuk tidak menguasai Gaza secara langsung dapat mengubah peta politik kawasan, asalkan transisi berjalan mulus. Namun, tanpa kerja sama internasional, rencana ini berpotensi menghadapi hambatan serius.

Pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan Gaza harus mampu membangun struktur pemerintahan yang stabil, memulihkan layanan publik, dan memastikan keamanan warga sipil.

Keterlibatan negara-negara Arab tetangga menjadi harapan, meski memerlukan komitmen jangka panjang dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Pada akhirnya, masa depan Gaza akan ditentukan oleh kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan politik. ( * )