JAKARTA, EKOIN.CO – Kebijakan tarif perdagangan resiprokal sebesar 19% yang resmi diberlakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia sejak 7 Agustus 2025 diperkirakan akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian nasional. Laporan terbaru Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa meskipun angka tersebut telah turun dari level awal 32%, dampak negatif terhadap Indonesia tetap signifikan. (Baca Juga : Dampak Tarif Trump)
CORE menegaskan, detail kesepakatan yang diumumkan Gedung Putih justru memperlihatkan biaya negosiasi yang sangat mahal. “Detail kesepakatan yang diumumkan Gedung Putih justru menunjukkan biaya negosiasi yang sangat mahal bagi Indonesia,” tulis tim ekonom CORE dalam laporan berjudul Biaya Mahal Negosiasi Tarif.
Tiga Kerugian Besar Akibat Tarif
Kajian CORE mengidentifikasi setidaknya tiga kerugian besar yang akan dialami Indonesia akibat kebijakan tarif baru tersebut. Kerugian pertama adalah penyusutan nilai ekspor ke AS hingga USD9,23 miliar atau setara Rp149,8 triliun (kurs Rp16.232 per USD). Penurunan ini disebabkan kenaikan bea masuk yang menekan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. (Baca Juga : Penurunan Ekspor)
Produk-produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan produk elektronik disebut akan menjadi sektor yang paling terpukul. CORE memperkirakan banyak pelaku usaha akan beralih mencari pasar alternatif, namun proses tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Kerugian kedua yang dipaparkan adalah penurunan investasi asing langsung (FDI). Investor global cenderung mengalihkan modal ke negara-negara yang memiliki hubungan dagang lebih stabil dengan AS. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan industri manufaktur yang selama ini bergantung pada pasar ekspor.
CORE menambahkan, situasi ini akan semakin kompleks karena penurunan investasi sering diikuti pengurangan kapasitas produksi. Kondisi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor padat karya. (Baca Juga : Ancaman PHK)
Tekanan pada Kurs dan Stabilitas Ekonomi
Kerugian ketiga adalah tekanan pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi. Berkurangnya aliran devisa dari ekspor membuat cadangan devisa Indonesia rentan tergerus. Dalam jangka menengah, situasi ini dapat memicu fluktuasi kurs yang lebih tajam.
Ekonom CORE menyebut, volatilitas kurs berisiko meningkatkan biaya impor bahan baku industri. Ketergantungan pada bahan baku impor menjadikan banyak produsen dalam negeri harus menghadapi beban ganda: penurunan ekspor dan kenaikan biaya produksi.
Kebijakan tarif AS juga dinilai akan memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia. Defisit ini, jika terus berlanjut, bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. (Baca Juga : Defisit Perdagangan)
Sejumlah analis memperingatkan bahwa kebijakan resiprokal seperti ini berpotensi memicu respons serupa dari Indonesia. Namun, langkah retaliasi juga harus dihitung matang agar tidak memperburuk posisi Indonesia di perdagangan global.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menyatakan tengah menempuh langkah diplomasi untuk merundingkan pengurangan tarif. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan forum multilateral seperti WTO untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, upaya diplomasi perlu diiringi strategi diversifikasi pasar ekspor. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pasar AS. Diversifikasi adalah kunci agar dampak tarif ini bisa diminimalisir,” ujar Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Internasional. (Baca Juga : Strategi Ekspor)
Beberapa pengamat memprediksi bahwa dalam enam bulan pertama, industri padat karya akan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Produk tekstil dan alas kaki diperkirakan akan kehilangan 15–20% pangsa pasarnya di AS.
Sementara itu, pelaku usaha di sektor elektronik menilai tantangan yang dihadapi lebih berat. Pasalnya, rantai pasok global untuk komponen elektronik cenderung sulit dialihkan dalam waktu singkat, sehingga adaptasi terhadap tarif ini memerlukan strategi jangka panjang.
Ekspor produk pertanian juga terancam mengalami penurunan volume. Produk seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah Indonesia selama ini mengandalkan pasar AS sebagai tujuan utama. Dengan adanya kenaikan bea masuk, harga jual produk tersebut akan kalah bersaing. (Baca Juga : Dampak Pertanian)
Di sisi lain, CORE menilai bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya terasa pada skala makro, tetapi juga langsung pada masyarakat. Penurunan ekspor dan investasi akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya menekan daya beli.
Kondisi tersebut dapat menciptakan efek domino terhadap sektor lain, termasuk transportasi, logistik, dan jasa penunjang industri. Biaya distribusi yang lebih tinggi akan mendorong kenaikan harga barang di pasar domestik.
Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan paket kebijakan yang mampu mengantisipasi dampak berlapis dari kebijakan tarif AS ini. Dukungan terhadap industri kecil dan menengah dinilai penting untuk mempertahankan ketahanan ekonomi nasional.
Ekonom CORE menutup laporan dengan peringatan bahwa biaya yang ditanggung Indonesia dari kebijakan ini kemungkinan akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari kesepakatan awal. “Kita perlu memikirkan strategi jangka panjang yang tidak hanya defensif, tetapi juga ofensif di pasar global,” tegasnya. (Baca Juga : Strategi Global)
Kebijakan tarif AS terhadap Indonesia membawa risiko besar bagi perekonomian nasional, mulai dari penurunan ekspor, investasi, hingga tekanan kurs. Jika tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ke sektor riil.
Indonesia perlu memperkuat diversifikasi pasar, meningkatkan daya saing produk, serta mengoptimalkan diplomasi perdagangan internasional untuk mengurangi dampak kebijakan ini. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
