Jakarta, Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. KPK menduga Sudewo menerima aliran commitment fee dari proyek tersebut saat masih menjabat sebagai anggota DPR.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan indikasi adanya aliran dana kepada Sudewo. “Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R (Risna Sutriyanto),” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Budi menegaskan, informasi ini akan menjadi bahan pendalaman dalam proses penyidikan. Menurutnya, setiap temuan akan diverifikasi dan dianalisis untuk memperkuat pembuktian perkara. “Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami, dan tentu kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa,” jelasnya.
Ia juga menyebut kemungkinan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan. “Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” kata Budi.
Dugaan Aliran Dana Miliaran Rupiah
Dilansir dari Kompas TV, KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo dalam proses penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub. Temuan tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023.
BACA JUGA
Demo Ricuh di Pati Tolak Kenaikan Pajak
Jaksa penuntut umum dalam sidang itu menampilkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Uang tersebut disita dari rumah Sudewo saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR.
Menanggapi hal ini, Sudewo menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari gaji DPR dan hasil usaha pribadi. “Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” katanya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Sarwadi.
Sudewo juga membantah telah menerima uang atas proyek pembangunan jalur kereta antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso yang dikerjakan PT Istana Putra Agung. Ia menegaskan tidak pernah menerima Rp720 juta seperti yang didakwakan jaksa.
Selain itu, ia juga membantah pernyataan terdakwa Bernard Hasibuan yang menyebut pernah memberikan uang Rp500 juta melalui stafnya, Nur Widayat. “Saya tidak pernah mendapat laporan dari staf saya, atau dari saudara Bernard, atau dari saudara Dion,” ujar Sudewo.
Tekanan Publik dan Aksi Protes Warga
Nama Sudewo semakin menjadi sorotan setelah gelombang demonstrasi besar terjadi di Pati pada Rabu (13/8/2025). Ribuan warga turun ke jalan menuntut pengunduran dirinya dari jabatan Bupati.
Aksi ini dipicu kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sebelumnya, Sudewo sempat menantang warga yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut untuk melakukan aksi besar-besaran.
Meski kemudian ia telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB, massa tetap menggelar aksi protes. Bagi warga, kebijakan tersebut dianggap mencerminkan sikap arogan pemimpin.
Protes ini mendapat perhatian luas, terlebih karena bertepatan dengan munculnya dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap DJKA Kemenhub. Masyarakat menilai kedua isu ini saling memperkuat alasan tuntutan mundurnya sang bupati.
KPK sendiri memastikan bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak akan dipengaruhi oleh dinamika politik di daerah. “Kami bekerja sesuai prosedur dan bukti yang ada,” tegas Budi.
Sidang kasus DJKA Kemenhub masih terus berlangsung di Pengadilan Tipikor. Sementara itu, proses penyelidikan terhadap dugaan penerimaan commitment fee oleh Sudewo memasuki tahap pengumpulan data dan keterangan saksi.
Para pengamat hukum menilai, jika bukti kuat ditemukan, KPK berpotensi menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Hal ini akan berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan daerah di Pati.
Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah sorotan tajam terhadap kepala daerahnya. Beberapa agenda pembangunan yang sudah direncanakan tetap dilaksanakan.
KPK menegaskan, setiap pejabat publik wajib menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. Dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi, sekecil apa pun, akan menjadi perhatian lembaga antirasuah.
Pemerintah daerah perlu memastikan transparansi anggaran agar publik mendapatkan informasi yang jelas terkait setiap kebijakan dan proyek. Mekanisme pengawasan internal harus diperkuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
KPK diharapkan mempercepat proses penyidikan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa korupsi tidak ditoleransi.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi aktif warga dalam memberikan masukan akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Media diharapkan terus menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, sehingga publik dapat memahami duduk perkara secara utuh. Pemberitaan yang faktual akan membantu menghindari kesalahpahaman.
