Jakarta EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024 bersama Badan Anggaran DPR RI. Rapat kerja ini berlangsung di Jakarta pada Selasa (19/08).
Menkeu menyebut pembahasan RUU P2APBN berjalan lancar, konstruktif, dan substantif. Ia menegaskan bahwa sinergi pemerintah dan DPR menjadi kunci utama dalam menjaga keuangan negara tetap sehat di tengah ketidakpastian global maupun tantangan domestik.
Baca juga: DPR Gelar Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN
“Atas nama pemerintah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mewakili seluruh fraksi dan komisi DPR RI di dalam pembahasan RUU P2APBN yang dapat dilaksanakan secara lancar, konstruktif, dan substantif,” ujar Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut mempertegas komitmen pemerintah dalam menyelesaikan tahap pertama pembahasan RUU sebelum dibawa ke sidang paripurna DPR RI. Menkeu menekankan bahwa proses ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola keuangan secara transparan.
Tantangan Global dan Respon APBN
Menurut Menkeu, tahun 2024 menjadi periode yang penuh tantangan, terutama akibat ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi, serta penyelenggaraan pemilu serentak di lebih dari 70 negara. Faktor-faktor ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dunia.
Dari sisi iklim, fenomena el nino turut memengaruhi ketahanan pangan global. Harga beras dunia melonjak tajam, sementara produksi di berbagai negara terganggu. Kondisi ini berdampak pada inflasi pangan di Indonesia yang sempat naik hingga 10,3% yoy, meski inflasi umum tercatat stabil di 3,1% yoy.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga masyarakat dari gejolak harga. “Sekali lagi APBN menjadi instrumen yang diandalkan oleh semua pihak di dalam menjaga masyarakat dan perekonomian agar tidak mengalami shock terlalu besar,” ujarnya.
Pemerintah menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam menjaga stabilitas. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, perekonomian nasional berhasil pulih secara bertahap, bahkan mencatat perbaikan signifikan pada triwulan II tahun 2024.
Opini WTP dan Komitmen Tata Kelola
Perbaikan ekonomi tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini menjadi yang kesembilan kalinya berturut-turut sejak 2016.
Menkeu menyebut pencapaian opini WTP merupakan bukti akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa sistem tata kelola yang diterapkan telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
Tidak hanya itu, Menkeu juga mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPR RI. Menurutnya, saran, kritik, dan rekomendasi tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta memastikan keberlanjutan fiskal di masa depan.
“RUU P2APBN bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan kewajiban formal yang diatur undang-undang, namun secara substansi penting menjadi komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” tegasnya.
Dengan persetujuan seluruh fraksi, RUU P2APBN 2024 kini siap dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna DPR RI. Tahap ini akan menjadi keputusan penting terkait pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN.
Kebijakan fiskal yang terukur terbukti menjadi benteng bagi perekonomian nasional. Pemerintah diharapkan terus menjaga konsistensi dalam menanggapi gejolak global maupun tantangan domestik agar stabilitas tetap terjaga.
Sinergi pemerintah dengan DPR RI juga perlu diperkuat untuk memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas serta berpihak pada kepentingan rakyat. Keterbukaan dalam setiap tahapan pembahasan RUU menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik.
Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi fiskal yang kokoh. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.
Keberhasilan meraih opini WTP kesembilan kalinya perlu dijaga dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, keberlanjutan pembangunan membutuhkan peran semua pihak. Pemerintah, DPR, dan masyarakat harus terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan APBN demi masa depan perekonomian Indonesia. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
