JAKARTA, EKOIN.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berpihak pada petani dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diumumkan di Jakarta pada Minggu (24/8/2025) dan disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini juga diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah menghadapi praktik mafia beras.
Gabung WA Channel EKOIN
Mentan menyebut kebijakan baru ini bertujuan memperbaiki kesejahteraan petani. Dengan kenaikan HPP, Nilai Tukar Petani (NTP) diproyeksikan meningkat, sehingga petani bisa lebih terlindungi dari tekanan harga yang merugikan.
Amran menegaskan keputusan menaikkan HPP gabah bukan hanya langkah teknis, melainkan komitmen besar pemerintah terhadap keberlanjutan usaha tani. “Kami sangat peduli pada petani sehingga kita naikkan HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah Rp6.500 (per kg) atas perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujarnya.
HPP Gabah Naik untuk Sejahterakan Petani
Dengan kebijakan harga baru, petani diharapkan memperoleh margin usaha lebih baik. Selama ini, harga gabah kerap ditekan oleh permainan pasar sehingga petani tidak bisa menikmati keuntungan layak. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini menjadi tameng bagi petani agar tidak dirugikan.
Kenaikan HPP gabah juga diharapkan menekan praktik curang di lapangan, terutama yang dilakukan oleh tengkulak dan oknum pengusaha nakal. Amran menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi mafia beras yang mencoba merusak tata niaga pangan nasional.
Selain itu, stok beras nasional saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding tahun 2023–2024 yang hanya sekitar 1 juta ton. Ketersediaan stok besar ini menjadi jaminan bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor.
“Yang dulunya (tahun) 2023-2024 kita impor dan stoknya kecil, itu hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok (beras) kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri,” kata Amran.
Langkah Lawan Mafia Beras dan Stabilkan Harga
Amran juga menepis anggapan bahwa pemerintah abai terhadap kenaikan harga beras di pasar. Ia menegaskan langkah konkret sudah diambil, mulai dari operasi pasar murah hingga program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang menggelontorkan 1,3 juta ton beras sejak Juli hingga Desember 2025.
Dampak kebijakan tersebut sudah terlihat dengan penurunan harga beras di 13 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah efektif dalam menstabilkan harga sekaligus melindungi konsumen.
Mentan menegaskan pemerintah tidak akan gentar menghadapi oknum pengusaha yang merugikan petani. Ia menilai tindakan tegas sangat diperlukan agar mafia beras tidak menguasai pasar demi keuntungan pribadi.
“Jadi jangan mudah terprovokasi oleh framing orang tertentu yang tidak senang dengan kami. Kami tahu banyak yang tidak senang, banyak yang terganggu bisnisnya karena kami melakukan hal ini, tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia,” tegasnya.
Amran juga mencontohkan kondisi Jepang yang mengalami lonjakan harga beras akibat ketidakstabilan pasokan. Di Indonesia, pemerintah sudah mengantisipasi agar kondisi serupa tidak terjadi dengan menjaga stok beras dalam jumlah besar.
Mentan meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu negatif. Semua kebijakan, lanjutnya, diarahkan untuk menjaga kepentingan petani, konsumen, serta ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan strategi tersebut merupakan langkah jangka panjang demi kedaulatan pangan Indonesia.
Pemerintah menilai bahwa keseimbangan antara perlindungan petani dan stabilitas harga konsumen sangat penting. Dengan cadangan beras yang mencukupi, operasi pasar dapat terus dijalankan untuk menekan harga jika diperlukan.
Kebijakan menaikkan HPP gabah dinilai sebagai strategi terukur untuk melindungi para petani sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang wajar. Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama.
Pemerintah menetapkan kenaikan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperbaiki Nilai Tukar Petani dan menekan praktik mafia beras di lapangan.
Stok beras nasional yang mencapai lebih dari 4 juta ton menjadi dasar kuat pemerintah menjaga ketahanan pangan.
Operasi pasar murah melalui program SPHP terbukti efektif menurunkan harga beras di sejumlah provinsi.
Masyarakat diminta tetap tenang dan mendukung kebijakan ini agar stabilitas pangan nasional terjaga. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
