Tangerang, EKOIN.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Hal itu disampaikan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (28/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut dirinya sampai merasa “ngeri” terhadap ucapannya sendiri karena terbukti nyata di lapangan hanya beberapa hari setelah disampaikan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Ucapan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu menegaskan bahwa dirinya tidak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota Partai Gerindra, jika terjerat masalah hukum. Pernyataan tersebut terbukti setelah seorang anggota Gerindra ditangkap aparat hanya beberapa hari setelah pidato berlangsung.
Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan keterkejutannya. “Saya juga kadang-kadang ngeri sama ucapan-ucapan saya di MPR tanggal 15 Agustus. Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Dia anggota, belum kader,” kata Prabowo.
Penegakan Hukum Jadi Ujian Integritas
Kasus yang dimaksud Prabowo adalah penangkapan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Politikus yang juga tercatat sebagai anggota Gerindra itu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025. Ia diduga terlibat pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3.
Meski tak menyebut nama, Prabowo menyinggung bahwa sosok yang ditangkap sebenarnya memiliki kapasitas menarik. Namun, ia menilai tindakan yang dilakukan tidak tepat dan sangat disayangkan. Menurutnya, orang tersebut seakan tidak memikirkan keluarga saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan.
Presiden menegaskan, penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar, apalagi bagi pejabat publik. Setiap aparatur negara, bahkan hingga tingkat lurah, diwajibkan menjaga amanah rakyat dengan kepemimpinan bersih serta adil.
Pesan untuk Kepala Daerah
Selain menyoroti kasus hukum, Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang hadir agar mengutamakan integritas. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa sebuah bangsa tidak akan mencapai kemakmuran jika dipimpin dengan praktik korupsi.
“Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Entah partai mana ya, kita harus berani mengoreksi diri kita,” ucap Prabowo menekankan pentingnya introspeksi bagi semua pihak.
Ia menambahkan, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan harus berlandaskan transparansi dan keadilan.
Pidato Presiden tersebut mendapat perhatian luas, terutama karena ucapan tentang integritas ternyata langsung terbukti dengan adanya kasus yang menimpa anggota partainya sendiri. Situasi ini dinilai semakin mempertegas konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum.
Meski begitu, publik kini menanti langkah nyata pemerintah dalam menjaga keberlanjutan penegakan hukum. Konsistensi menjadi tantangan utama agar ucapan Presiden benar-benar sejalan dengan tindakan aparat di lapangan.
Bagi Prabowo, integritas pejabat negara adalah syarat utama membangun kepercayaan rakyat. Ia menekankan bahwa bangsa yang ingin maju harus bebas dari praktik korupsi serta berani menghadapi kenyataan hukum tanpa tebang pilih.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
