Jakarta – EKOIN.CO –Dalam momentum penting bagi persatuan, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan seluruh pimpinan partai politik, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Langkah ini merupakan upaya mengokohkan persatuan nasional di tengah tantangan global dan situasi politik terkini, sekaligus mengirim sinyal bahwa berbagai partai utama terus terlibat dalam dialog langsung.
Sumber resmi menyebut bahwa seluruh ketua umum parpol yang memiliki kursi di DPR hadir, antara lain Megawati, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, serta perwakilan dari Demokrat, PKS, Puan Maharani, Sultan Najamudin, dan Ahmad Muzani
Usai pertemuan, Prabowo menyatakan penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan aspirasi dari rakyat serta memastikan proses penegakan hukum berlangsung transparan, termasuk pemeriksaan etik terhadap aparat yang terlibat insiden meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan
Ia juga menyampaikan bahwa ketua umum partai telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan, termasuk evaluasi atas besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri
Dalam konteks membangun persatuan, langkah ini dinilai sebagai fondasi solidaritas politik yang kokoh, menjembatani berbagai kepentingan partai.
Arti Simbolis Pertemuan untuk Persatuan
Pertemuan ini tidak sekadar seremoni. Kejadian ini mencerminkan tekad membangun persatuan antar élite politik—menghindari fragmentasi maupun ketegangan pasca-Pilpres.
Pakar Trias Politika juga menilai bentuk dialog seperti ini adalah strategi menyatukan tokoh-tokoh nasional secara proporsional, termasuk Megawati, SBY, dan Jokowi
Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pertemuan ini dibutuhkan untuk menjaga situasi nasional di tengah tantangan eksternal, dan berlangsung dengan suasana akrab, penuh canda
Langkah Konkret Menuju Kesejahteraan Bersama
Selain simbolik, pertemuan membahas langkah konkret untuk memperbaiki sistem kerja DPR dan memperhatikan suara rakyat—misalnya evaluasi tunjangan yang memicu kritik publik
Penyampaian sikap tegas terhadap anggota DPR dilanjutkan dengan rencana menghapus kebijakan yang menciptakan kesenjangan sosial, seperti moratorium perjalanan dinas luar negeri (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
