Pontianak, Kalimantan Barat ,– EKOIN – CO – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Komjen Pol. Makhruzi Rahman, mewakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melaksanakan pembahasan bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait evaluasi dan langkah strategis pasca aksi demonstrasi di Kalbar, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan tersebut membahas dinamika keamanan serta upaya menjaga ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Kalbar (diwakili Ketua Komisi III), Kapolda Kalbar, Panglima Kodam XII Tanjungpura (diwakili Pabandya Gal Sintelkam), Kajati Kalbar (diwakili Asintel), Kepala BIN Daerah Kalbar, Sekda Provinsi, beserta pihak terkait lainnya.
Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Daerah Kalbar. Menurutnya, komunikasi intensif dengan masyarakat, pengamanan humanis oleh aparat TNI–Polri, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, agama, adat, kampus, hingga media menjadi kunci menjaga stabilitas.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda sudah melaksanakan langkah yang tepat. Selain menjaga keamanan dengan pendekatan humanis, program Cooling System Ekonomi melalui Gerakan Pangan Murah juga mampu meredakan keresahan akibat tekanan ekonomi,” ujar Makhruzi Rahman.
Dalam kesempatan yang sama, bahwa sebelumnya Komjen Pol. Makhruzi juga telah meninjau sejumlah Pos Kamling di Kota Pontianak sebagai bagian dari asistensi dan monitoring pasca demonstrasi.
Kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat No. 300.1.4/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah tertanggal 3 September 2025.
Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan terkait dengan pentingnya menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di seluruh wilayah Kota Pontianak.
“Poskamling adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Saya berharap pemerintah daerah dapat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan ini sehingga sinergi masyarakat, pemerintah, TNI, dan Polri semakin kuat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan agar Forkopimda lebih aktif dalam pertemuan rutin dan langkah antisipatif. “Deteksi dini dan respons cepat sangat penting agar potensi gangguan bisa segera diatasi,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI dan Kemendagri atas dukungan nyata kepada daerah. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalbar telah membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa dan masyarakat, memastikan pengamanan proporsional, serta memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder untuk menjaga situasi tetap damai.
“Kami juga meluncurkan Gerakan Pangan Murah sebagai bagian dari Cooling System, mengingat salah satu akar keresahan masyarakat adalah tekanan ekonomi. Dengan langkah ini, kami ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi energi penting bagi Kalbar dalam menjaga stabilitas. “Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar Kalimantan Barat tetap aman, damai, dan sejahtera,” tegasnya.
Melalui pembahasan ini, pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keamanan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat Kalbar.
Sinergi yang solid diharapkan tidak hanya memulihkan situasi pasca demonstrasi, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan daerah.
*(Humas BNPP RI)*
